Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga mengajak berbagai pihak untuk mengurangi beban berat pada jalan-jalan nasional yang berfungsi sebagai jalur logistik. Setelah sepakat dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), untuk mengoptimalkan kembali fungsi jembatan timbang di Pantai Utara (Pantura) Jawa dan Lintas Timur (Lintim) Sumatera, Ditjen terus berupaya mencari solusi terhadap permasalahan beban berat jalan nasional.

"Beda dengan negara lain, jalan raya (Indonesia) menjadi konektivitas utama bagi orang maupun jasa, jumlahnya hampir 90 persen,” ungkap Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto di Jakarta, Senin (27/2).

Untuk Sumatera, Arie menyebutkan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mensurati Menteri Perhubungan untuk mengoptimalkan kereta api sebagai sarana pengangkut barang-barang logistik seperti batubara khususnya untuk daerah Lahat menuju Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).

“Nanti kita akan bantu untuk penanganan perlintasan tidak sebidangnya,” tambahnya.

Untuk di Bengkulu, Dirjen Bina Marga mengaku telah bertemu dengan Gubernur Bengkulu untuk menginisiasi peningkatan peran pelabuhan-pelabuhan kecil setempat. Ditjen Bina Marga akan hadir membantu dengan penyediaan jalan-jalan akses menuju pelabuhan. Sementara di Jambi, secara internal Kementerian PUPR, Ditjen Bina Marga menjajaki kerjasama dengan Ditjen Sumber Daya Air untuk pemanfaatan sungai sebagai sarana transportasi.

“Kita lihat kemungkinan seperti itu. Sungai-sungai di Sumatera lebar, inline waterway. Kita ingin membuat orang faham, transportasi lewat sungai, bukan tidak modern. Nanti kita bantu bikin kade (dermaga pelabuhan sungai),” tutur Arie.

Sama halnya dengan Pantura di Jawa, Lintim Sumatera yang merupakan jalur utama distribusi barang di Sumatera dipadati dengan kendaraan yang membawa muatan melebihi ketentuan yang diatur. Batasan muatan sumbu terberat (mst) 10 ton, kerap dilanggar kendaraan-kendaraan yang membawa batubara maupun kelapa sawit. Untuk itu, Ditjen Bina Marga mendorong penertiban kendaraan yang melintas guna mencegah kerusakan jalan nasional.

Di lingkungan internal, Ditjen Bina Marga juga melakukan perbaikan-perbaikan dalam penanganan dan pengelolaan jalan nasional. Dalam beberapa kesempatan, Arie menekankan kepada anak buahnya mengenai pentingnya drainase jalan. Bahkan, Dia meminta drainase yang dibuat tidak hanya untuk jalan namun juga tersambung kepada drainase kawasan atau lingkungan.

“Di masa lalu drainase yang dibuat hanya di sisi jalan namun tidak terhubung sampai pemaltusan akhir, dikarenakan harus membebaskan tanah dan itu bukan jadi tugas Bina Marga sehingga dapat timbul temuan audit pemeriksa. Namun sekarang kami sudah dapat ijin dari Bapak Menteri (PUPR) untuk sambungkan hingga drainase lingkungan,” imbuhnya.

Upaya terobosan yang juga dilakukan antara lain terkait sertifikasi Asphalt Mixing Plant (AMP) yang sebelumnya dikeluarkan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), saat ini diubah menjadi kewenangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan bekerja sama dengan PT Sucofindo. Hal ini diharapkan proses sertifikasi menjadi lebih profesional dan transparan.

“Sementara untuk pengawasan, kita kerjasama dengan universitas-universitas agar mereka dapat bertindak sebagai konsultan supervise. Supaya profesional itu juga dilakukan dengan kontrak,” terang Dirjen Bina Marga. (KompuBM)