JAKARTA – BINA MARGA Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Hal itu disampaikan Direktur Pembangunan Jalan, Satrio Sugeng Prayitno dalam program Jendela Negeri Televisi Republik Indonesia (TVRI), Rabu pagi (01/02/2023).

Tujuan pembangunan jalan perbatasan adalah membuka keterisolasian dan konektivitas wilayah terpencil di perbatasan Khusus di Kalimantan mengurangi ketergantungan dari negara tetangga, hingga dukungan dasar pertahanan dan keamanan seperti di kawasan Papua.

Satrio menegaskan, pada tahun 2023, pembangunan jalan perbatasan masih terus berjalan dan  menjadi prioritas pemerintah. Pemerintah menargetkan 3.770 Km pembangunan jalan perbatasan hingga akhir tahun 2024. Adapun target kondisi konstruksi jalan perbatasan ialah perkerasan aspal sepanjang 1.717 Km, agregat 1.000 Km, tanah 434 Km, serta kemungkinan menyisakan 198 Km berupa hutan.

“Cukup panjanglah untuk menyelesaikannya. Setelah 2024 akan kita lanjut penyelesaiannya,” ujar Satrio.

Di Kalimantan, jalan perbatasan membentang dari Kalimantan Timur sepanjang 2.084 Km, Kalimantan Utara sepanjang 970 Km, dan Kalimantan Barat sepanjang 813 km. “Kita bangun dari Temajuk di Kalbar sampai Sebatik di Kaltim. Semua kita laksanakan dan fungsional meski pengaspalannya akan dilakukan secara bertahap,” terang Satrio.

Sementara itu di Papua, pemerintah memprogramkan pembangunan jalan paralal perbatasan dengan Papua Nugini sepanjang 1.098 Km, yaitu ruas Jayapura-Yeti sepanjang 127 Km, Yeti-Oksibil sepanjang 302 Km, dan Oksibil-Merauke 668 Km.

Menurut Satrio, tantangan membangun jalan perbatasan adalah pada akses lokasi pekerjaan yang sulit dijangkau sehingga sulit mendatangkan logistik dan pekerja, medan yang berat, hingga isu keamanan. “Ada resiko keamanan seperti di Papua misalnya, ” terangnya.

Mengingat trase jalan perbatasan melewati hutan belantara yang jauh dari perkotaan, proses pembebasan lahan bisa lebih mudah. Namun di beberapa kasus pemerintah harus berkoordinasi lebih rumit jika bidang tanah yang hendak dibebaskan berada di Kawasan Hutan Lindung, atau Taman Nasional.

Lebih jauh Satrio menjelaskan, program pembangunan jalan perbatasan sejatinya terdapat dua jenis pekerjaan besar, yaitu pembangunan jalan paralel dengan garis perbatasan, dan pembangunan jalan akses ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Satrio menambahkan, saat ini pemerintah telah membangun 18 PLBN termasuk jalan aksesnya. 

Selain itu pembangunan PLBN dan jalan aksesnya memberi dampak langsung pada perekonomian. Pasalnya PLBN menjadi titik lalu Lalang masyarakat, barang, dan jasa  sehingga menjadi pusat kegiatan ekonomi baru.

Satrio menjamin, pemerintah melalui Ditjen Bina Marga setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan jalan di semua ruas termasuk jalan perbatasan. Dia berpesan, tugas tersebut membutuhkan waktu yang lama dan biaya tidak sedikit.

“Harapannya kami bisa menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum tuntas. Negara punya kemampuan untuk mengerjakan sekitar 450 Km jalan perbatasan yang masih hutan agar bisa berfungsi dengan baik,” tutupnya. (ian)