SAMOSIR – BINA MARGA Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR mengadakan Rapat Kerja (Raker) Tahun Anggaran 2023 di Pulau Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pada Sabtu (28/01/2023). Raker ini membahas evaluasi pelaksanaan pekerjaan tahun 2022 dan rencana pelaksanaan kegiatan Ditjen Bina Marga tahun 2023.

Direktur Jenderal Bina Marga, Hedy Rahadian mengatakan, pada tahun 2022, Bina Marga berhasil menyerap anggaran sebesar Rp. 54, 49 triliun atau 93,71 persen dan realisasi fisik sebesar 96,13 persen. Hedy menuturkan, salah satu penyebab penyerapan tidak seratus persen dikarenakan postur anggaran yang kaku pada pekerjaan dengan sumber dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan nilai total Rp. 1,5 triliun. 

Meski begitu pekerjaan dengan dana PHLN dan SBSN memiliki sisi positif, yaitu jika anggaran tidak terserap habis pada tahun tertentu akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. “Ini ada plus minusnya. ini jadi pembelajaran kita berikutnya. Pekerjaan PHLN dan SBSN musti kita rencanakan dengan akurat sehingga tidak banyak sisa anggaran di akhir tahun,” kata Hedy. 

Dirjen Bina Marga mengucapkan rasa terima kasihnya serta meyakini bahwa insan Bina Marga baik di pusat maupun di balai telah bekerja keras selama tahun 2022. Hal itu bisa terlihat dari capaian pembangunan pada tahun 2022 yang meliputi 142 km jalan tol, 468 km jalan baru, 20,759 meter pembangunan jembatan, dan 1.128 meter pembangunan Flyover atau Underpass.  Meski begitu Dia berpesan, capaian tahun 2022 diharapakan menjadi lesson learned dalam perumusan rencana program penyelenggaraan jalan dan jembatan TA. 2023. 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (SSPJJ), Miftachul Munir mengatakan, tahun ini Bina Marga memiliki anggaran sebesar Rp. 49,31 triliun. Jumlah tersebut termasuk anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Ibukota Nusantara (IKN) sebesar Rp. 8,733 triliun. Hingga tahun 2023, Bina Marga telah mengakomodir kebutuhan dan alokasi anggaran pembangunan IKN sebesar Rp. 49,3 triliun.

Masih terkait anggaran, tahun ini Ditjen Bina Marga mendapat tanggung jawab melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.  Berdasarkan Inpres tersebut Ditjen Bina Marga akan turun tangan dalam rangka peningkatan kemantapan jalan dan jembatan provinsi, kota, atau kabupaten. Maka Bina Marga akan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 32 triliun.

Hedy berpesan untuk segera membuat short-list ruas jalan daerah yang memenuhi kriteria evaluasi mendukung pengembangan wilayah, beneficiary tinggi, keterhubungan menuju status jalan yang lebih tinggi, merupakan koridor utama daerah, serta kesiapan readiness criteria. Selain itu Hedy juga berencana membentuk kelompok kerja khusus terkait Inpres ini. “Semoga bulan depan, Febuari kita sudah bisa lelang dan pelaksanaannya sesuai good governance” jelasnya.

Kemudian tahun ini, Ditjen Bina Marga kembali melaksanakan program Padat Karya Tunai (PKT) dengan rencana melibatkan 80.000 tenaga kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4,7 triliun. Pelaksanaan PKT tahun akan sedikit berbeda, salah satunya melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).  “Pak menteri ingin ada kerjasama dengan Bumdes terkait Padat Karya. Utamakan koordinasi dan sinkronisasi agar padat karya berjalan baik dan tertib,” ucapnya. 

Pada kesempatan Raker ini, Dirjen kembali menginstruksikan pelaksanaan desain beutifikasi jalan nasional maupun jalan tol. Desain jalan dan jembatan tidak membuat struktur terlihat kaku atau keras (banyak beton). “Untuk permukaan rata, cukup saluran tanah, tidak perlu seluruhnya dengan beton,” terang Hedy.

Selanjutnya, Dirjen menginstruksikan seluruh Balai melakukan pengecekan proses beautifikasi jalan tol. Bahkan jangan sampai terlihat ada bidang tanah yang tidak ditutupi vegetasi.  Tanaman kacang-kacangan bisa menjadi pilihan beutifikasi yang baik karena tetap terlihat rapi meski lama tidak dipotong. 

“Arahan Pak Presiden agar tanaman kacang-kacangan ditanam seperti Jalan Tol Pekanbaru – Dumai alih-alih rumput,” pungkasnya. 

Terakhir, Hedy menjelaskan agar pembangunan jalan baru mengikuti standar yang langsung disimulasikan melalui Building Information Management (BIM). “Penerapan BIM agar menjadi standar untuk semua pekerjaan,” tutupnya. (ian)