Jakarta – Menghadapi curah hujan yang cukup tinggi di awal tahun 2024, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga siaga terhadap potensi bencana alam seperti banjir atau longsor yang berdampak bagi konektivitas. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, Nyoman Suaryana saat diwawancarai oleh CNBC TV pada Selasa (09/01/24).

“Kita sudah diperintahkan oleh Bapak Menteri PUPR bahwa semua komandan di tiap provinsi mulai dari Kepala Balai, Kepala Satuan Kerja, hingga PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk standby di tempat kerja masing-masing mengantisipasi adanya bencana alam,” ujar Nyoman.

Ditjen Bina Marga memanfaatkan data-data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tentang potensi bencana, juga dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tentang intensitas curah hujan. Kemudian dari data tersebut dapat ditentukan lokasi mana yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Nyoman juga menambahkan bahwa di tiap Balai menyiapkan unit tanggap darurat yang dilengkapi dengan peralatan seperti ekskavator dan loader, kemudian juga dilengkapi dengan beberapa material seperti bronjong, sandbag, dan jembatan sementara atau jembatan bailey.

Menanggapi pertanyaan dari wartawan CNBC terkait daerah-daerah yang potensi mengalami bencana, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I menjelaskan, saat ini daerah yang memang sudah terjadi bencana dan sudah tercatat yaitu di Sumatera Barat, Jambi, Riau, dan Jawa Barat.

“Untuk Sumatera Barat terjadi pada ruas Payakumbuh sampai batas Riau kurang lebih 43 titik longsor, sehingga sering terputusnya akses jalan. Kemudian di ruas batas kota Solok-Sawahlunto sampai ke Muaro Kalaban 13 titik, dan juga diruas Lubuk Selasih-Surian terdapat beberapa titik longsoran panjang sampai 55 meter. Untuk di wilayah Jambi daerah Kerinci, terdapat beberapa kerusakan seperti longsor, jembatan yang terbawa oleh banjir dan lain-lain,” terangnya.

Ia menambahkan bahwa ketika terjadi bencana, prioritas utama adalah infrastruktur jalan dan jembatan bisa dilalui sehingga konektivitas tidak terputus.

“Untuk tahap awal penanganan tanggap darurat bencana, paling tidak jalan itu bisa fungsional, biasanya kita bersihkan longsoran tanah secepatnya sehingga lalu lintas bisa lewat dan lancar. Namun jika terjadi bencana yang berat seperti di Payakumbuh jalannya amblas perlu waktu untuk mendesain dulu, kemudian baru kita kerjakan untuk permanennya,” terang Nyoman.

Membahas mengenai kendala cuaca yang menghambat pelaksanaan pembangunan jalan daerah yang dikerjakan melalui Inpres Jalan daerah (IJD), Nyoman menjelaskan Intensitas hujan tinggi yang terjadi pada akhir tahun 2023 bertepatan dengan masa finalisasi pekerjaan pada beberapa paket dalam Inpres Jalan Daerah. Oleh karenanya, beberapa pekerjaan mengalami kendala.

“Ada beberapa ruas IJD yang mengalami kendala, misalkan pekerjaan-pekerjaan yang istilahnya timbunan tanah, karena hujan sehingga menjadi lebih susah. Atau beberapa jalan yang lokasinya dekat laut, sehingga kesulitan akses material atau logistik karena curah hujan yang tinggi dan ombak yang besar,” jelasnya.

Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I menambahkan, proyek IJD yang maksimal dalam pembangunannya yaitu di daerah Jawa, karena relatif mudah transportasinya serta mobilisasi alat dan material. (fqn/gir)