Bina Marga - Jalan paralel perbatasan negara di provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) sepanjang 1.076 km direncanakan tembus dan fungsional pada akhir tahun 2019. Untuk melihat progres tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga mengajak sejumlah jurnalis dari Jakarta untuk mendatangi langsung lokasi pembangunan jalan perbatasan pada 4-8 September 2018.

Jurnalis yang mengikuti peliputan penanganan jalan perbatasan dibagi menjadi dua kelompok masing-masing meninjau wilayah Kaltim dan wilayah Kaltara. Untuk kelompok Kaltara dipimpin langsung oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Refly Ruddy Tangkere. Sedangkan tim Kaltim didampingi Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Perbatasan Kaltim Beni Birmansyah.

Refly menjelaskan, dari 1.076 km tersebut hingga akhir tahun 2017 masih ada 184 km yang kondisinya belum tembus. Untuk ruas Kaltim masih ada 58 km dan ruas Kaltara sepanjang 126 km. Pada tahun ini, Ditjen Bina Marga mengalokasikan Rp839,4 miliar untuk penanganan jalan paralel perbatasan di kedua provinsi tersebut.

"Target jangka pendek, akhir tahun 2019 tembus dan fungsional. kita mulai bangun jalan perbatasan sejak tahun 2015. tujuan kita dapat membuka keterisolasian dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat perbatasan," terang Refly.

Dia melanjutkan, cepat atau lambatnya penanganan jalan perbatasan di Kalimantan tergantung alokasi pendanaan. Berdasarkan perhitungan Ditjen Bina Marga pada tahun 2015, dibutuhkan dana senilai Rp24 triliun untuk membangun jalan perbatasan di Kalimantan. Selain memang panjang jalan yang harus dibangun dan tangani, besarnya biaya juga dipengaruhi sulitnya medan lokasi pengerjaan jalan.

"Kondisi geologi, morfologi, geologi dan geometrik yang harus ditangani memang tidak mudah. Untuk itu, kita juga bekerja sama dengan Zeni TNI AD khususnya untuk membuka jalan (dari kondisi hutan)," sebut Kepala BPJN XII.

Untuk Tahun Anggaran 2018, ada enam paket yang dikerjakan oleh Zeni masing-masing ada dua paket di Kaltim dan empat paket di Kaltara. Dua paket di Kaltim yaitu pembangunan jalan batas Kalbar -Tiong Ohang I sepanjang 15 Km (Rp 37,7 miliar) dan jalan batas Kalbar - Tiong Ohang II sepanjang 20 Km (Rp 49,7 miliar).

Sementara untuk Kaltara adalah pembangunan jalan Long Nawang - Long Pujungan (buka hutan) I dan II masing-masing sepanjang 30 km juga dengan alokasi dana masing-masing sebesar Rp 70 miliar. Dua paket buka hutan lainnya adalah pembangunan jalan Long Pujungan-Long Kemuat-Langap III dan IV masing-masing sepanjang 20 km (Rp 50 miliar) dan 17 km (43,4 miliar).

Refly membawa rombongan jurnalis meninjau sebagian dari pembangunan jalan akses Malinau-Long Bawan di Kaltara. Dia menjelaskan, dari total panjang 196 km ruas tersebut, 50 persennya sudah tembus dan dapat dimanfaatkan. ruas jalan tersebut tersambung dengan Long Bawan-Long Midan sepanjang 10,7 km yang sudah sepenuhnya fungsional dan teraspal sebagian.

Refly menjelaskan, kebutuhan dana untuk menembuskan Malinau-Long Bawan-Long Midang sebesar Rp 1,1 triliun. Dana tersebut untuk kebutuhan hingga ke tahap pengaspalan. Sedangkan jika hanya untuk kondisi tembus dan fungsional angkanya sebesar Rp 400 miliar.

Di Kaltara juga masih ada satu ruas jalan akses perbatasan lainnya yaitu Mensalong - Tau Lumbis sepanjang 155,7 km. Hingga akhir tahun 2017 lalu, dari total panjang ruas tersebut tinggal menyisakan 27,05 km yang belum tembus dan masih berupa hutan. Pada tahun ini, Ditjen Bina Marga mengalokasikan Rp 171,4 miliar untuk penanganan kedua ruas jalan akses perbatasan tersebut.

Bupati Malinau Yansen Tipa Padan yang sempat didatangi para wartawan mengatakan, pihaknya dan masyarakat Malinau sangat berharap pemerintah melakukan percepatan pembangunan jalan paralel perbatasan dan jalan aksesnya. Dengan keberadaan jalan akan mendorong kelancaran arus transportasi dan jalur distribusi logistik di wilayah pinggiran. Dia menyebutkan kondisi jalur paralel perbatasan sudah cukup bagus, yang berakibat kegiatan perekonomian mulai tumbuh.

Namun Yansen menekan, potensi ekonomi terbesar sebenarnya berada di kantung-kantung produksi perkebunan, barang dan jasa yang akan dihubungkan dengan terbangunnya jalan akses perbatasan nantinya. Dia menginginkan, agar masyarakat Malaysia yang datang untuk melakukan transaksi ekonomi di wilayah pusat-pusat produksi Malinau dan bukan sebaliknya.

"Itu semua kami punya (hasil bumi, barang dan jasa) yang kami produksi. Tetapi karena terkendala jalan dan akses ke perbatasan yang belum memadai, aktivitas dari kantong produksi ke kota-kota lainnya jadi terhambat," ucap Bupati Malinau. (KompuBM)