JAKARTA – BINA MARGA Direktur Jenderal Bina Marga, Hedy Rahadian dan Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (SSPJJ), Wilan Oktavian melakukan sosialisasi Inpres Jalan Daerah (IJD) di kantor Kementerian Bappenas, Jakarta, Senin (14/08/2023). IJD merupakan program bantuan pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki, memperluas, dan meningkatkan jaringan jalan di daerah-daerah. Program ini mencakup perbaikan jalan rusak, pembangunan jalan dan jembatan, dan peningkatan infrastruktur pendukung lainnya.

Hedy menjelaskan bahwa kebijakan IJD berguna untuk meningkatkan konektivas jaringan jalan hingga ke pelosok negeri.  Data menunjukkan bahwa Jalan Kabupaten/Kota mendominasi jalan di Indonesia, yaitu 82% dari total jaringan jalan di Indonesia, dengan panjang mencapai 433.654,4 Km. Kemudian Jalan Provinsi  sepanjang 8.9% dengan panjang mencapai 47.874 Km. Sementara Jalan Nasional yang dibayai oleh APBN melalui Kementerian PUPR yaitu 9.06% atau sepanjang 47.603, 39 Km. 

Dirjen Bina Marga menambahkan konektivitas juga merupakan bagian penting dalam upaya negara untuk menekan biaya logistik lebih lanjut meskipun pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan selama dua periode terakhir sudah sangat masif. Tetapi hingga saat ini Hedy mengakui terdapat sejumlah gap antara status jalan diatas, yakni gap pendanaan sehingga akhirnya menimbulkan gap tingkat kemantapan. 

“Jadi biaya logistik kita sampai sekarang belum cukup kompetitif dibanding dengan negara-negara tetangga kita, juga kita masih dibawah. Dan salah satu komponen biaya logistik ini adalah transportasi, karena 90% sistem transportasi di kita itu bergantung kepada jaringan jalan, jadi jaringan jalan ini menjadi penting. Jadi kalau kita bicara konektivitas, kita bicara dua hal,” jelas Hedy.

Selanjutnya IJD mendukung terciptanya aksesibilitas dan mobilitas agar setiap tempat yang memiliki potensi ekonomi bisa berkembang karena terhubung dengan jalan. Maka dari itu bantuan kepada Pemerintah Daerah dalam penanganan jalan harus scaling up sehingga dapat mendukung kegiatan kawasan pariwisata, jalur logistik, akses menuju simpul transportasi, akses menuju Kawasan industri prioritas dan peningkatan aksesibilitas jalan Provinsi, Kabupaten dan Kota. 

Hedy menambahkan bahwa kebijakan IJD ini sejalan dengan perintah presiden untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jalan daerah dan membantu meningkatkan kemantapan jalan dalam rangka mendukung produktivitas kawasan industri prioritas, pariwisata, perkebunan, pertanian, dan Jalan daerah yang mendukung pembangunan jalan di sekitar Ibu Kota Nusantara. 

Pada kesempatan yang sama, Direktur SSPJJ mengatakan bahwa APBD untuk penanganan jalan daerah memang masih cukup rendah. Menurut Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, 34 Provinsi di Indonesia hanya mengalokasikan 7,06 % atau Rp. 17 Triliun untuk pekerjaan jalan  sementara di tingkat Kabupaten/kota hanya 5,7% atau Rp. 45, 10 Triliun. 

Wilan mengatakan pada tahap I pelaksanaan jalan daerah melalui Inpres no 3. Tahun 2023, Kementerian PUPR telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 14,6 Triliiun, untuk Pulau Sumatera  sebesar Rp. 5,295 Triliun, Pulau Jawa sebesar Rp. 3,216 Triliun, Pulau Bali Nusra sebesar Rp 1,214 Triliun, Pulau Maluku sebesar Rp. 377,5 Milyar, Pulau Kalimantan sebesar Rp. 1,745 Triliun, Pulau Sulawesi Rp. 1,941 Triliun, dan Pulau Papua sebesar Rp. 857,8 Milyar.

Maka dari itu, Wilan meminta pemerintah daerah yang akan menerima dana IJD untuk menyediakan dukungan program anggaran dalam rangka operasi dan pemeliharaan jalan daerah yang akan diserah terimakan. 

Turut hadir dalam kegiatan Sosialisasi Inpres Jalan Daerah ini ialah Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian PPN/Bappenas; Erwin Dimas, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Ervan Maksum, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri; Restuardy Daud, Direktur Transportasi Kementerian PPN/Bappenas; Ikhwan Hakim, Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Kementerian PUPR; Krisno Yuwono, dan Direktur Sinkornisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri; Suprayitno. (ian)