Jakarta – Semenjak tahun 2020 hingga 2023, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Timur (NTT) telah membangun sebanyak tujuh belas paket pekerjaan untuk menunjang Program Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo. Paket tersebut meliputi Pekerjaan Peningkatan Jalan untuk Pariwisata, Trotoar, Drainase, Perbaikan Geometrik Jalan, Pembangunan Jalan, Preservasi Jalan, Pembangunan Bundaran untuk menuju ke Golomori, Penambahan Penanaman Vegetasi, Penataan Median Bandara Komodo.

Pada Tahun 2022, Dengan terbukanya akses jalan dan jembatan Labuan Bajo - Simpang Nalis - Simpang Kenari - Tanamori menjadikan Labuan Bajo lebih dikenal oleh wisatawan, karena jalan ini melewati bagian belakang dari Pulau Rinca sebagai Habitat Komodo.

Kepala BPJN NTT Agustinus Junianto saat mengisi acara Bincang Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga menerangkan “Di tahun ini kita mendapat dana Rp.125 miliar untuk buka akses dari Ruteng sampai Labuan Bajo, kita perbaiki geometriknya, lebar jalannya, kita benahi trotoarnya sehingga begitu kita masuki Labuan Bajo sudah memiliki wajah yang lebih baik. Kemudian untuk menuju akses ke Golo Mori kita membangun 25 Km dan bisa menuju ke ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation)”.

Dulu akses Labuan Bajo ke Golo Mori dengan panjang 25 Km memakan waktu tiga jam dengan kondisi jalan tanah, kemudian dibangun jalan dan sekarang akses jalan menjadi tiga puluh menit.

Selain bangun jalan, akses menuju ke Golo Mori juga telah dibangun empat jembatan, ada Jembatan Nanganae dengan panjang 60 meter, Jembatan Wae Mburak 35 meter, Jembatan Wae Kenari 40 meter, dan Jembatan Soknar sepanjang 40 meter. Jembatan-jembatan ini melintasi empat sungai besar sepanjang jalan ruas jalan Labuan Bajo – Tanomori dengan lebar permukaan jembatan sebesar 7 meter.

Tantangan yang dihadapi oleh BPJN yaitu terkait lahan warga, Utilitas sepanjang jalan Golo Mori dan pengendalian erosi. Junto sapaan akrabnya menambahkan “Lahan adalah menjadi tanggung jawab Pemda, sedangkan konstruksi menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR, bagaimana kita bisa melaksanakan ini sehingga bisa berjalan bersama, yang pertama yang kita lakukan adalah PKS (Perjanjian Kerja Sama) terhadap semua yag terlibat pada pembangunan jalan ini, yaitu pertama Pemda, kedua adalah yang memiliki utilitas disepanjang jalan sebelum melakukan tanda tangan kontrak”.

“Kalau kita membangun di kota itu kan biasa ya, tapi ketika kita membuka jalur dari Labuan Bajo ke Golo Mori itu mereka memberikan lahan itu tanpa minta sepeserpun ganti rugi, itu yang luar bisa, kemudian sekarang memudahkan mereka. Saya pernah temukan masyarakat itu naik mobil dari Golo Mori ke Labuan Bajo itu begitu menanjak tidak bisa naik mereka jalan kaki dulu truknya ikut dari belakang sampai di daerah yang aman baru mereka naik kembali, sekarang sudah tidak seperti itu, Jadi ada kepuasan tersendiri bahwa ketika kita membangun jalan itu perekonomian tentu berkembang dan luas,” tambahnya.

Sebagai informasi, akses jalan yang dibuka oleh BPJN NTT ini juga menunjang beberapa tempat wisata lainnya yang ada di Pulau Flores, NTT. Jadi, wisatawan tak hanya dapat mengunjungi Labuan Bajo, namun juga Ruteng dan beberapa tempat destinasi wisata menarik lainnya. (fqn/rnd)