Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga bergerak cepat membentuk dan melantik pejabat perbendaharaan Satuan Kerja (Satker) Tahun Anggaran (TA) 2017. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Sekretaris Ditjen Bina Marga dan para Direktur di lingkungan Ditjen Bina Marga melantik  876 pejabat perbendaharaan Satker di tujuh lokasi pada minggu ini.

Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, Ditjen Bina Marga mempunyai tugas besar memenuhi harapan masyarakat terhadap penyelenggaran infrastruktur jalan dan jembatan nasional yang baik. Pada akhir 2019, Ditjen Bina Marga ditargetkan dapat merealisasikan 98 persen  jalan nasional berkondisi mantap serta membangun jalan nasional baru dan jalan tol baru masing-masing sepanjang 2.650 Km dan 1.000 Km.

“Selain itu, Bina Marga juga ditugaskan membangun flyover/underpass pada perlintasan Kereta Api sepanjang 15.000 meter dan dukungan terhadap jalan sub nasional sepanjang 500 Km,” ungkap Arie yang melantik pejabat perbendaharaan Satker di Jayapura, Papua pada Rabu (11/1).

Sebagai informasi pelantikan serupa juga dilakukan pada hari yang sama oleh Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Rachman Arif di Medan, Sumatera Utara, Direktur Jembatan Hedi Rahadian di Palembang, Sumatera Selatan serta  Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitasi Jalan Daerah Soebagiono di Surabaya, Jawa Timur.

Sementara pada hari ini, Kamis (12/1) dilakukan pelantikan oleh Direktur Preservasi Poltak Sibuea di Banjarmasin, Kalimantan Selatan serta Direktur Pembangunan Jalan Achmad Gani Ghazali Akman di Jakarta.  Sedangkan pada Jumat (13/1) pelantikan dilakukan oleh Sekretaris Ditjen Bina Marga Bambang Sudiatmo di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (13/1).

Dirjen Bina Marga meminta para pejabat Satker di lingkungan Ditjen Bina Marga khususnya PJN dan P2JN dalam melakukan pembangunan dan penanganan jalan nasional harus berkoordinasi dengan baik dengan dinas terkait di wilayah masing-masing. Dia juga meminta terkait pelaksanaan preservasi jalan dengan mekanisme long segment, agar para pejabat Satker menguasai penuh kontrak pelaksanaanya dan untuk mengawasi pelaksanaannya secara ketat.

“Saudara saya harapkan lebih berani untuk menegur dan bila perlu melakukan usulan pemutusan kontrak kepada penyedia jasa apabila berkinerja tidak baik,” sambung Arie.

Selain itu pelaksanaan preservasi jalan tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik jalan saja akan tetapi juga memperhatikan kondisi drainase, bahu jalan, kegiatan pemotongan rumput, pengecatan marka jalan, median jalan dan penanganan genangan air pada musim penghujan.

Dalam kesempatan yang sama, Arie juga meminta kepada para pejabat Satker yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara untuk meningkatkan tertib administrasi terhadap aset maupun pelaporan keuangan. Hal tersebut penting dalam upaya mencapai Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ditargetkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun ini. (KompuBM)