Video Pedoman Pemanfaatan AI untuk Pemantauan Kondisi Permukaan Jalan
Video Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Video Pedoman Peningkatan Kinerja Laboratorium Uji Ditjen Bina Marga
Video Pedoman Klasifikasi
Video Prosedur Penyusunan NSPK
Video Cara Ajukan Kliring Teknologi Jalan dan Jembatan di Bina Marga
NSPK - Semua | Rekap NSPK
| Kategori | Judul Dokumen | Tahun | Viewed |
|---|---|---|---|
|
Pedoman Teknis Bidang Jembatan dan Terowongan |
Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi Jembatan Gantung untuk Pejalan Kaki
Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi Jembatan Gantung untuk Pejalan Kaki, sesuai dengan Surat Edaran No. 02/SE/M/2010 2021-03-12 15:20:35 |
2010 | 4174 |
|
Pedoman Teknis Bidang Jalan |
Pedoman Pelaksanaan Stabilisasi Bahan Jalan Langsung di Tempat dengan Bahan Serbuk Pengikat
Pedoman Pelaksanaan Stabilisasi Bahan Jalan Langsung di Tempat dengan Bahan Serbuk Pengikat, sesuai Surat Edaran No. 01/SE/M/2010 2021-03-12 13:28:17 |
2010 | 479 |
|
Pedoman Teknis Bidang Jalan |
Pedoman Cara Uji CBR dengan Dynamic Cone Penetrometer (DCP)
Pedoman Cara Uji CBR dengan Dynamic Cone Penetrometer (DCP), sesuai dengan Surat Edaran No. 04/SE/M/2010 2021-03-05 17:41:45 |
2010 | 13315 |
|
Pedoman Teknis Bidang Jalan |
Pedoman Penyambungan Tiang Pancang Beton Pracetak Untuk Fondasi Jembatan
Pedoman Penyambungan Tiang Pancang Beton Pracetak Untuk Fondasi Jembatan, sesuai Surat Edaran No. 10/SE/M/2010 2021-03-05 17:38:54 |
2010 | 5677 |
|
Peraturan Menteri |
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol
Dicabut: Permen PUPR No. 01/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol. Diubah: Permen PUPR No. 21/PRT/M/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol. 2019-09-19 09:01:21 |
2010 | 846 |
 manual |
Manual Pemeriksaan Jembatan Rangka Baja (No. 004/BM/2009)
Manual ini memuat secara umum tatacara perkuatan struktur jembatan baik jembatan rangka ataupun jembatan beton sehingga dapat mengembalikan kapasitas jembatan mendekati kondisi semula dengan tindakan yang paling tepat, efektif tanpa mengubah desain awal dan spesifikasi yang ada. 2021-12-15 10:45:40 |
2009 | 2086 |
|
Pedoman Teknis Bidang Jalan |
Pedoman Pemeriksaan Peralatan Penghampar Mekanis Campuran Beraspal (Asphalt Finisher)
Pedoman Pemeriksaan Peralatan Penghampar Mekanis Campuran Beraspal (Asphalt Finisher), sesuai Surat Edaran No. 07/SE/M/2009 2021-03-05 17:36:52 |
2009 | 2606 |
|
Undang-Undang |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mencabut: UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 2019-09-19 10:14:20 |
2009 | 1726 |
|
Peraturan Pemerintah |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol. Diubah dengan: PP No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol, PP No. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, PP No. 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol. 2019-09-19 09:31:33 |
2009 | 1503 |
|
Keputusan Menteri |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 406 Tahun 2009 tentang Penetapan Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Pada Departemen Pekerjaan Umum Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
1. Penetapan Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Pada Departemen Pekerjaan Umum sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara penuh 2. Status BLU 3. Seluruh hak dan kewajiban yang timbul 4. Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 791/KMK.02/2006 2019-09-19 08:27:57 |
2009 | 509 |