Ruang lingkup penerapan Standar Operasional Prosedur ini meliputi tata cara pelaksanaan validasi dokumen pemeriksaan BPK-RI dalam rangka pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh BPK-RI terhadap tugas pengawasan fungsional.  

Ruang lingkup penerapan Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk mekanisme pelaporan penerapan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Standar Operasional Prosedur ini meliputi tata cara pengusulan risiko dari Unit Pemilik Risiko (UPR-T3 atau UPR-T2) yang akan dinaikkan kepada UPR yang lebih tinggi (UPRT2 atau UPR-T1).  

Standar Operasional Prosedur ini menjelaskan tentang mekanisme pemberian penghargaan untuk UPR-T2 dan UPR-T3 yang menerapkan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Bina Marga dengan baik sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta kebijakan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan budaya sadar risiko.  

Pekerjaan ini mencakup penyediaan material, pabrikasi, pengujian, pengiriman ke lapangan, penyimpanan yang ditentukan dan pemasangan untuk bangunan atas jembatan.  

Pekerjaan ini mencakup penyediaan material, pengiriman ke lapangan, penyimpanan yang ditentukan, perakitan, dan pemasangan fasilitas penunjang jembatan kaca.  

Kaca laminasi dengan perkuatan Sentry Glas Plus (SGP) merupakan perpaduan dua kaca atau lebih yang direkatkan satu sama lain dengan menggunakan satu atau lebih lapisan interlayer berupa SGP untuk lantai jembatan dan lainnya. Pekerjaan ini terdiri dari penyediaan material, pabrikasi, pengujian, pengiriman ke lapangan, penyimpanan, dan pemasangan kaca pengaman berlapis SGP untuk lantai jembatan seperti yang ditunjukkan pada Gambar dan disyaratkan dalam Spesifikasi Khusus ini atau sebagaimana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

Lereng tanah yang diperkuat dengan geosintetik dapat diaplikasikan pada pekerjaan-pekerjaan seperti; konstruksi timbunan jalan baru, pelebaran timbunan jalan lama, perbaikan keruntuhan lereng dan alternatif dinding penahan tanah.

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara pengajuan rekomendasi pengadaan peralatan pengujian di Direktorat Jenderal Bina Marga.  

Standar Operasional ini menetapkan ketentuan, tata cara, dan proses penyusunan maupun kaji ulang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang jalan dan jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga mulai dari usulan penyusunan, pembahasan awal sampai dengan penetapannya. NSPK yang dimaksud mencakup Rancangan Peraturan Menteri, Surat Edaran Direktur Jenderal, Standar Nasional Indonesia (SNI), Pedoman, Manual, dan Spesifikasi (Umum/Khusus/Khusus Interim).