Pekerjaan pembuatan dan pemasangan pelat penambat dan baut pengikat rel Pekerjaan ini mencakup pengadaan bahan, pabrikasi, dan pemasangan unit pelat penambat (base plate) serta sistem baut pengikat (anchor bolt) pada struktur landasan di area darat sesuai dengan garis, ketinggian, dan dimensi.

Pekerjaan ini meliputi pemasokan, pencampuran, dan pengecoran micro concrete di tempat yang lembap atau di bawah permukaan air untuk beton yang rusak atau keropos.

Pekerjaan ini mencakup pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan elektrikal-mekanikal dan pekerjaan interior. Kantor Master Dock (Control House) pada fasilitas slipway (dok tarik) berfungsi sebagai pusat kendali operasional, pengawasan perbaikan kapal, dan keselamatan kerja.

Lingkup Surat Edaran ini memuat tentang Penggunaan Sistem Informasi Harga Satuan Dasar yang meliputi: 1) Admin Pusat: Direktorat Kompetensi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga; dan 2) Admin Balai: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Lingkup Surat Edaran ini memuat ketentuan dalam penggunaan Remote Construction Monitoring System (RCMS) yang meliputi: 1) Pelaksanaan pemasangan perangkat pemantauan lapangan pada lokasi proyek; 2) Pengumpulan dan pengelolaan data visual serta informasi progres pekerjaan konstruksi; 3) Integrasi data monitoring proyek dengan sistem pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga; dan 4) Pemanfaatan RCMS sebagai sarana monitoring, evaluasi, dan pelaporan progres pekerjaan konstruksi.

Pekerjaan ini meliputi pemeriksaan awal kondisi struktur eksisting, pekerjaan persiapan permukaan beton, persiapan peralatan kerja untuk pelaksanaan pemasangan sensor, penyediaan sensor dan elemen bahan lainnya, pemasangan, serta pemeriksaan kinerja setelah pemasangan.

Pedoman ini memberikan arahan dalam mengaplikasikan metode pemodelan lalu lintas berdasarkan tingkat kedetailan yaitu makro, meso dan mikro yang digunakan dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Pedoman ini meliputi Ketentuan Umum mengenai elemen, kebutuhan, spesifikasi dan proses pemodelan lalu lintas serta Ketentuan Teknis mengenai prosedur teknis, wilayah studi dan sistem zona, jaringan transportasi, data dan survei, pembangunan model, kalibrasi, dan validasi, serta aplikasi model tervalidasi

Standar Operasional Prosedur ini mencakup pengaturan layanan pengujian laboratorium melalui aplikasi Manajemen Data Laboratorium (MANDALA) Direktorat Jenderal Bina Marga, mulai dari permohonan layanan pengujian, penjadwalan pengujian, penerimaan sampel, pelaksanaan pengujian hingga penerbitan laporan hasil pengujian.

Lingkup Surat Edaran ini mencakup petunjuk dalam penggunaan Sistem Informasi PQMS dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan dengan lapis aspal di seluruh unit pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga dan tata kelola data mutu pekerjaan jalan (suhu, kepadatan, ketebalan, kadar aspal, hasil uji laboratorium, dan perhitungan faktor pembayaran hasil pekerjaan) secara digital dan terintegrasi.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara pemeriksaan bertahap untuk Sertifikasi Laik Operasi dan Laik Produksi Asphalt Mixing Plant (AMP) serta Batching Plant mulai dari tahap penentuan inspektur hingga penerbitan laporan dan berlaku pada Unit Kerja Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga.