SAMOSIR – BINA MARGA Mengawali tahun 2023, Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) mengadakan Seminar Nasional Peningkatan Kualitas Konstruksi Jalan Dan Jembatan di Tuktuk, Pulau Samosir, Sumatera Utara pada Jumat (27/01/2023). Dalam pertemuan akademik ini, HPJI juga mengidentifikasi tantangan-tantangan pekerjaan jalan dan jembatan di tahun ini.

Sekretaris II HPJI, Achmad Cahyadi dalam sambutannya mengatakan bahwa tantangan konstruksi jalan dan jembatan di Indonesia semakin besar. Menurutnya dalam konteks jalan nasional, tantangan pemerintah sejauh ini adalah menyediakan jalan yang baik dengan tolak ukur Kemantapan Jalan. Makin mendekati kondisi mantap sebesar 100 persen, sebuah ruas jalan dinyatakan semakin baik pula. 

Merujuk kepada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024, Kementerian PUPR, waktu tempuh juga menjadi target penyelenggaraan infrastruktur jalan dan jembatan yang baik.  

“Target kita 1.9 jam/100 km hingga tahun 2024. Maka alinyemen vertikal, horizontal, side friction perlu diperhatikan,” jelas Cahyadi saat berbicara mewakili Ketua HPJI, Hedy Rahadian.  

Dihadapan 700 peserta seminar yang hadir secara daring dan luring, Cahyadi menjelaskan beberapa isu pembangunan jalan dan jembatan yang akan dihadapi, diantaranya pembangunan Ibukota Nusantara (IKN). Dia berharap IKN menjadi tonggak kerja sama antara semua pemangku kepentingan. “Kita tidak hanya bangun fisik saja, tapi merubah manusia, hingga cara kita bekerja,” jelasnya. 

Kemudian, Cahyadi membahas kendaraan dengan muatan berlebih (Over Dimension Over Loading/ODOL). Menurutnya, pelaksanaan kebijakan memberantas ODOL belum menunjukkan perubahan berarti. “Kita sudah rapat dengan Komisi V DPR, terutama di Jambi, Bengkulu. Padahal tahun 2023 kita sudah mencanangkan zero ODOL,” katanya.

Cahyadi juga menyinggung soal Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah yang dalam waktu dekat akan diteken Presiden. Inpres tersebut mengatur penggunaan dana APBN untuk membiayai pekerjaan jalan dan jembatan status milik provinsi, kabupaten, dan kota. Inpres itu akan mengalokasikan Rp. 32,7 triliun.

“Dana tersebut akan dikelola oleh Ditjen Bina Marga untuk 548.000 Km total panjang jalan daerah di Indonesia. Diluar 47.000 Km jalan nasional. Pekerjaan kita bisa bertambah dua kali lipat. Saya berpesan kepada bapak ibu sekalian untuk melaksanakan Inpres ini sebaik-baiknya,” ujar Cahyadi.

Seminar HPJI

Menghadapi tantangan-tantangan diatas, Seminar HPJI ini membahas empat topik, yaitu penerapan Value Engineering (VE) untuk meningkatkan kualitas pekerjaan terutama dari sisi efisiensi biaya. VE sangat penting untuk mendapatkan output yang lebih besar dari biaya yang dipakai. 

Menurut Hein de Jong, Specialist Value Engineering dalam ESP Project, VE muncul sebagai jawaban dari sejumlah kendala, misalnya standar yang tidak update, HPS terlalu rendah, fokus pada monitoring dan kontrol daripada hasil, komunikasi yang buruk, hingga kesalahan desain. 

Ada beberapa proyek Ditjen Bina Marga sudah berhasil menerapkan VE, yakni Jembatan Kretek II Yogyakarta, flyover Kopo di Bandung, Jawa Barat, PPC4 ESP Southern Border Coastline Java (200 Km), Subaim-Buli Road Slope Protection North Maluku, dan Jembatan Tano Ponggol di Pulau Samosir, Sumatera Utara. 

“VE pada konstruksi Jembatan Tano Ponggol berhasil mengoptimisasi biaya sebesar 40 persen. Setelah merubah desain cable stayed menjadi concrete box, kebutuhan biaya awal sebesar 671 USD direduksi menjadi 402,79 USD,” jelasnya. 

Selain VE, seminar ini juga membahas Lesson Learned dengan tema 1) perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jembatan yang dibawakan oleh Iwan Zarkasi; 2) perencanaan dan pelaksanaan perkerasan jalan oleh Nyoman Suaryana: serta 3) perencanaan dan pelaksanaan geoteknik oleh Widjojo Adi Prakoso. (ian)