Jakarta – Sejumlah ruas jalan daerah yang dibangun melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2025 kini sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemerintah bertekad tidak ada daerah yang tertinggal hanya karena akses yang terbatas, jalan yang baik merupakan strategi ketahanan guna menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan perekonomian rakyat. Hal Tersebut diungkapkan Presiden Prabowo saat meresmikan Program IJD Tahun Anggaran 2025 disalah satu ruas IJD Jalan Kedungdung-Bringkoning, Kabupaten Sampang, Jawa Timur pada Selasa (23/06/2026).

“Saya menyambut dengan bangga dan bahagia telah selesainya pembangunan jalan daerah dengan total sepanjang 1.151 kilometer di seluruh pelosok Indonesia di 37 Provinsi,” ucap Prabowo

Presiden Prabowo mengatakan kehadiran jalan daerah memiliki arti yang sangat penting sebagai urat nadi perekonomian rakyat. Biaya angkut hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan berbagai produk masyarakat

"Kita bertekad tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses yang terbatas. Kita harus turunkan biaya logistik untuk seluruh rakyat dan perekonomian kita. Jalan yang baik adalah bagian dari strategi ketahanan kita," kata Presiden Prabowo.

Program IJD dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi. Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat memberikan dukungan percepatan penanganan jalan daerah yang diusulkan oleh pemerintah daerah, khususnya pada ruas-ruas strategis yang terkendala keterbatasan anggaran.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan capaian pelaksanaan IJD ini membuktikan komitmen mutlak pemerintah bahwa pembangunan infrastruktur tidak lagi terpusat, melainkan telah menjangkau ke seluruh pelosok Indonesia secara lebih inklusif, adil, dan merata.

"Infrastruktur jalan yang diresmikan hari ini merupakan alat pengungkit pertumbuhan ekonomi, penguat konektivitas nasional, dan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat hingga ke daerah, sesuai arahan dari Bapak Presiden bahwa ekonomi tumbuh dari desa. Kami meyakini dengan pengelolaan berkelanjutan serta sinergi erat antara pemerintah pusat dan daerah, infrastruktur yang diresmikan hari ini akan menjadi tuas pengungkit kemajuan bangsa dalam jangka panjang," katanya.

Menteri Dody menambahkan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar dalam penanganan jalan daerah, harus mempertimbangkan jalan agar dapat dilewati oleh dua kendaraan roda empat secara berpapasan, sehingga pelebaran jalan dilakukan dari semula sekitar 3 hingga 5 meter menjadi 7 hingga 9 meter.

Pelaksanaan IJD Tahun Anggaran 2025 mencakup penanganan jalan daerah sepanjang 1.151 km yang tersebar di 37 provinsi di Indonesia dengan total nilai investasi Rp5,41 triliun. Di Pulau Sumatra penanganan jalan daerah sepanjang 202,37 km, Pulau Jawa 269,66 km, Pulau Kalimantan 100,41 km, Sulawesi 289,82 km, Bali dan Nusa Tenggara sepanjang 134,24 km, Pulau Maluku 31,92 km, Maluku Utara sepanjang 41,55 km, dan Papua sepanjang 80,05 km.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur – Bali Javid Hurriyanto mengatakan, agenda peresmian IJD Tahun 2025 ini dipusatkan lokasinya di Kabupaten Sampang tepatnya di ruas Jalan Kedungdung-Bringkoning. Pekerjaan pada ruas ini yaitu panjangnya 1,5 kilometer lebarnya 7 meter, nilai kontraknya kurang lebih 14 miliar dengan konstruksi rigid pavement.

“Pelebaran Jalan ini untuk mendukung swasembada pangan, pariwisata, kemudian konektivitas yang menyambungkan antara Madura Selatan dengan Madura Utara. Harapan saya Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam hal ini nanti bisa merawat dengan baik ya, masyarakat bisa memanfaatkan dengan maksimal dengan keberadaan jalan ini, selanjutnya tentu diharapakan bisa meningkatkan perekonomian di wilayah Kabupaten Sampang,” ujar Javid

Program ini merupakan bagian dari implementasi visi PU 608 yang menempatkan infrastruktur sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen. Melalui peningkatan konektivitas jalan daerah, pemerintah berupaya memperlancar arus barang dan manusia, menekan biaya logistik, memperkuat sentra produksi, serta membuka peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.