Bogor – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan kegiatan Media Gathering dengan peserta wartawan dari media cetak, online, dan elektronik. Acara yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat ini membahas mengenai pembangunan infrastruktur bidang jalan dan jembatan, sumber daya air, perumahan, dan juga permukiman.   

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang berkaitan dengan tugas Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Untuk pelayanan dasar, diwujudkan dengan pengimplementasian jalan yang berkeselamatan. Sementara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Ditjen Bina Marga membangun jalan untuk konektivitas multimoda. antara lain pembangunan jalan strategis, pembangunan jalan tol, pembangunan jalan mendukung kawasan prioritas.

“Kawasan prioritas yang kita kenal saat ini ada kawasan KI (Kawasan Industri), KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), dan kawasan KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional). Biasanya kalau pekerjaan kawasan oleh PUPR, tidak dikerjakan oleh masing-masing unit teknis. Ini adalah pekerjaan dengan sistem kolaborasi semua unit teknis yang ada di Kementerian PUPR, baik itu Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, maupun Perumahan.”

Hal tersebut disampaikan oleh Fathurrahman, Koordinator Monitoring dan Evaluasi Sistem Strategi Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga saat menjadi narasumber dalam acara Media Gathering yang berlangsung Rabu (23/03/22).

Mengenai jaringan jalan, Fathur menjelaskan bahwa panjang jalan nasional adalah 47.017 km dan saat ini kondisi kemantapannya adalah 91,2%. Kepada awak media, Ia juga menyatakan walau kewenangannya hanya untuk jalan nasional, tapi Ditjen Bina Marga tetap melakukan pembinaan teknis kepada jalan daerah, baik yang statusnya jalan provinsi, kabupaten, maupun kota.

Membahas mengenai tantangan dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, berdasarkan daya saing jalan secara global, kualitas jaringan jalan Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara tetangga. Salah satu penyebabnya adalah sistem jaringan jalan di Indonesia yang dianggap belum efisien oleh World Economic Forum (WEF).

“Setiap tahunnya kita ada backlog, maka perlu strategi untuk penanganan. Memang tiap tahun secara umum anggaran Bina Marga sangat besar, tetapi tidak sebanding dengan kebutuhan dan panjang jalan, belum lagi harus ditambah dengan pekerjaan diskresi maupun direktif. Maka harus ada strategi dan penentuan skala prioritas” terang Fathur.

Dirinya menambahkan bahwa di tahun 2022, Ditjen Bina Marga memberikan perhatian lebih pada kegiatan-kegiatan prioritas untuk infrastruktur yang sudah terbangun melalui sistem OPOR (Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi). Sementara pembangunan baru hanya untuk infrastruktur yang dapat selesai atau beroperasi tahun 2023/2024. (gir)