Ruang lingkup prosedur penanganan B3 ini berlaku di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Ruang lingkup prosedur kesiagaan tanggap darurat ini berlaku di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Prosedur ini berlaku untuk tindakan pencegahan atas potensi ketidaksesuaian yang terjadi di seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga berkaitan dengan produk, proses dan sistem manajemen terintegrasi (Mutu, K3 dan Lingkungan)

Prosedur ini meliputi pelayanan dan penanganan Keluhan Pelanggan atas produk dan jasa yang diterimanya, penyimpangan terhadap ketidaksesuaian proses (internal) yang ditemukan pada saat Audit lnternal maupun saat proses produksi/operasi berlangsung sampai dengan penyelesaian.

Prosedur ini berlaku bagi seluruh aktivitas Dokumen Sistem Manajemen Terintegrasi (Mutu, K3 dan Lingkungan) yang diterapkan dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga

Lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga ini meliputi prosedur persetujuan penggunaan teknologi baru/komplek/non standar dan/atau spesifikasi khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga

Ruang lingkup Surat Edaran ini berisi persyaratan dan tata cara (prosedur) perubahan kontrak.

Ruang lingkup Proses Bisnis lnti P6nyelenggaraan Jalan Direktorat jenderal Bina Marga ini meliputi Perencanaan Umum, Perencanaan Teknis Awal, Perencanaan Teknis Akhir, Pra Konstruksi, Konstruksi, Pasca Konstruksi, sampai dengan Evaluasi Pasca Konstruksi yang merupakan turunan dari proses pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan.

Ruang lingkup prosedur ini diberlakukan pada kegiatan penyiapan informasi penyelenggaraan jalan di Lingkungan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Mengubah: PMK No. 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara