Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

Panduan teknis pendugaan emisi gas rumah kaca (GRK) C02 pada kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan menjelaskan pelaksanaan metode pendugaan emisi gas C02 yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. Penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU; b. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang; dan c. Biaya Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU. 

Petunjuk praktis Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan dan Jembatan ini berisi uraian pengelolaan lingkungan hidup dan penerapannya dalam setiap kegiatan sejak tahap perencanaan sampai dengan pasca konstruksi pada kegiatan pembangunan jalan dan jembatan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum   Dicabut dengan: PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum   Diubah dengan: PERPRES No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum PERPRES No. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum   Mengubah: PERPRES No. 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum PERPRES No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum   Dicabut dengan: PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum   Diubah dengan: PERPRES No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum PERPRES No. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum PERPRES No. 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum   Mengubah: PERPRES No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Standar ini merncakup ketentuan dengan cara penggambilan contoh uji agregat kasar dan halus untuk tujuan sebagai berikut: Penyelidikan pendahuluan sumber potensial, Penyelidikan produksi pada sumber persediaan, Pengendalian pelaksanaan lapangan,Penerimaan atau penolakan bahan.

Standar ini mencakup ketentuan ketentuan tentang tata cara pengambilan contoh uji campuran beraspal dari unit produksi, penyimpanan, pengiriman, atau ditempat (in place). Nilai yang digunakan dalam standar ini dinyatakan dalam SI, kecuali untuk ukuran ayakan.