Mencabut: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol.

Dicabut dengan: Permen PUPR No. 43/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol. Mengubah: Permen PUPR No. 295/PRT/M/2005 Tahun 2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol.

Batasan dalam pemakaian manual ini adalah gerusan lokal hanya terkait dengan bangunan bawah jembatan dan hanya jembatan yang berada pada sungai-sungai yang didominasi aliran air (bukan debris/lahar).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2013 Tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Diubah:  PMK No. 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Mencabut:  PMK No. 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Diubah dengan: PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mencabut: PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan

Standar ini meliputi persyaratan bahan bantalan elastomer tipe polos dan tipe berlapis untuk perletakan jembatan.

Pedoman perencanaan dan pelaksanaan gelagar baja komposit dengan sistem flens prategang untuk jembatan, sesuai dengan Surat Edaran No. 08/SE/M/2013

Pedoman Pelaksanaan Lapis Penetrasi Makadam Asbuton (LPMA-ASBUTON), sesuai Surat Edaran No. 05/SE/M/2013