Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Infrastruktur Jalan sebagai salah satu pilar utama untuk kesejahteraan umum dan sebagai prasarana dasar dalam pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai konektivitas antarpusat kegiatan, keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional.  

Surat Edaran Nomor 10/SE/Db/2021 tentang Pedoman Kegiatan Preservasi Jalan Berbasis Kerja Sama Badan Usaha Melalui Program Corporate Social Responsibility Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan pengendalian usulan program dan anggaran serta melakukan pemantauan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan dengan target kinerja kemantapan jalan nasional salah satunya melalui skema kegiatan preservasi jalan berbasis kerjasama badan usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Spesifikasi Khusus Interim No. SKH-1.9.8 tentang Tempat Istirahat dan Fasilitasnya Pada Jembatan Pulau Balang Pekerjaan ini adalah pembangunan tempat istirahat dan fasilitasnya untuk tujuan wisata dan sarana olah raga bagi pengunjung area kawasan tersebut. Pekerjaan ini terdiri atas pembangunan taman area landscape, playground, ruko, toilet, pos jaga, masjid, pergola pohon, floating dock, pekerjaan mekanikal, pekerjaan elektrikal, pekerjaan eksterior, pekerjaan sanitasi dan plumbing, serta aksesoris dan bangunan pelengkap landscape pada lokasi yang ditunjukkan dalam Gambar.    

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta penyederhanaan proses perizinan dan pemanfaatan BMN (Barang Milik Negara) terintegrasi di Direktorat Jenderal Bina Marga guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, dan akuntabel, perlu menerapkan pelayanan di segala lini perizinan secara elektronik. Melalui strategi kebijakan percepatan serta di dukung inovasi melalui integrasi data teknologi dan sistem terkini, diharapkan dapat memangkas durasi proses perizinan di Direktorat Jenderal Bina Marga menjadi lebih cepat dan tepat.

Kriteria Desain Jembatan Standar (No. 05/SE/Db/2017) Kriteria Desain Jembatan Standar 2017 ini berisi ketentuan teknis untuk perencanaan desain jembatan standar yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri dari 3 bab yaitu: 1. Bab I Umum 2. Bab II Rujukan 3. Bab III Kriteria

Standar Operasional Prosedur menetapkan tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKA) oleh Satuan Kerja (Satker) di Direktorat Jenderal Bina Marga dan pemenuhan kelengkapan dokumen/data pendukung, mulai dari kegiatan menyusun kertas kerja (KK) RKA Satker sampai dengan penyampaian RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran kepada Kementerian Keuangan melalui Sekretariat Jenderal.  

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai tata cara pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan menggunakan E-Monitoring dan Sistem Informasi Pemantauan Proyek (SIPP) Terpadu di Direktorat Jenderal Bina Marga.  

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan untuk pembuatan Gambar Rekaman Akhir (As Built Drawing) pekerjaan jalan dan jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga yang dibiayai dari dana APBN.  

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk tata cara penetapan kontrak dengan sistem pembayaran lump sum jasa konsultansi di Direktorat Jenderal Bina Marga.  

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara pemeriksaan bertahap untuk Sertifikasi Laik Operasi Asphalt Mixing Plant (AMP) dan Batching Plant mulai dari tahap penentuan inspektur hingga penerbitan laporan dan berlaku pada Unit Kerja Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga.