Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima penghargaan kategori Kementerian/Lembaga dengan tingkat Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah tertinggi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, yang diserahkan oleh Wakil Menteri Kemenkeu Mardiasmo, pada acara Seminar Hari Oeang ke 72, di Jakarta, Rabu, (31/10/18).

Sekjen PUPR Anita Firmanti menyampaikan terimakasih dan apresiasinya atas penghargaan yang diberikan oleh Kemenkeu, dan akan menjadi pemacu untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan BMN di Kementerian PUPR.

Lebih dari 40% nilai BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 Audited telah dicatat dan dikelola dengan baik oleh Kementerian PUPR. “Ini adalah bagian dari kerja keras yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR yang akan terus ditingkatkan untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang semakin baik ke depan,” kata Sekjen PUPR Anita Firmanti.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam peningkatan sertifikasi tanah adalah dengan memberikan sertifikat untuk setiap aset tanah yang dimiliki Kementerian PUPR. “Oleh karenanya, ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah dan sangat menantang untuk Kementerian PUPR,” ujar Sekjen PUPR Anita.

Penghargaan bagi Kementerian PUPR ini merupakan bentuk dari kerja sama para stakeholder antara Kemenkeu dengan Kementerian/Lembaga yang senantiasa memberikan dukungannya terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkeu.

Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara  dan Layanan Pengadaan Budi Setiawan mengatakan dalam sertifikasi tanah, Kementerian PUPR bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang melalui program Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah Pemerintah (SIMANTAP). Dari alokasi sebanyak 5.000 sertifikat untuk Kementerian/Lembaga per tahun, jumlah bidang tanah yang diajukan Kementerian PUPR dan terbit sertifikatnya mencapai lebih dari 3.000 bidang tanah.

Sebagai informasi, khusus untuk sertipikat tanah bidang jalan dan jembatan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sejak tahun 2016 hingga akhir bulan Oktober 2018 telah menyerahkan lebih dari 7.000 sertipikat tanah kepada Setjen Kementerian PUPR. Pada tahun ini saja, melalui Sekretariat Ditjen Bina Marga telah telah diserahterimakan sebanyak 2.959 sertipikat tanah jalan dan jembatan.

Sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebanyak 3.162 sertipikat dan 1.775 sertipikat. Pada sisa waktu di tahun ini, Setditjen Bina Marga berencana masih akan menyerahterimakan 2.088 sertipikat lainnya kepada Setjen.

Dalam acara tersebut Kementerian Keuangan  juga memberikan penghargaan kepada Kementerian/Lembaga untuk berbagai kategori lainnya. Sebelum acara penghargaan diselenggarakan seminar dengan tema “Dialog Lintas Generasi Melanjutkan Estafet Pembangunan Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045”. (Biro Kompu/KompuBM)