Komisi V DPR RI bersama dengan mitra kerjanya yakni Kementerian Perhubungan, BASARNAS, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan kunjungan kerja spesifik ke sejumlah proyek infrastruktur dan transportasi di Provinsi DKI Jakarta dan Banten. Diawali dengan kunjungan ke pekerjaan Light Rail Train (LRT) TMII, rombongan kemudian bertolak untuk meninjau pembangunan Tol JORR West II Ruas Cinere-Serpong, hingga ekspos permasalahan infrastruktur dan transportasi Kabupaten Tangerang di Kantor Bupati Tangerang di Tigaraksa, Banten (12/03).

Direktorat Jenderal Bina Marga yang turut mendampingi rombongan yang dipimpin oleh Ibnu Munsir dari fraksi partai Golongan Karya tersebut, diwakili oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta, Hari Suko Setiono, dan Silvester Aryan Widodo selaku Direktur Utama PT. Serpong-Cinere Jaya (CSJ)—anak usaha PT. Jasa Marga Tbk (JSMR).

Sylvester optimis bahwa proyek jalan tol ruas Serpong-Pamulang-Cinere akan selesai pada akhir Agustus 2019 dan beroperasi pada Oktober 2019. Setelah sebelumnya sempat zero progress pada 2010, kemudian dibangun kembali pada September 2017 setelah Jasa Marga bersama Waskita Toll Road (WTR) dan Jakarta Propertindo (Jakpro) mengambil alih saham milik pemegang konsesi sebelumnya. “Saat ini Progres konstruksi seksi I sudah 66.52% dengan progress lahan 84.16% dan Seksi II menyusul dengan progres konstruksi 44.82% dan progress lahan 67.60%,” jelas Sylvester.

“Walaupun kendala klasik masih ditemui pada pekerjaan ruas tol ini, negosiasi dan konsinyasi terus diupayakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga bekerjasama dengan semua stakeholders,” sambung Hari Suko. Demi menempuh target yang telah ditetapkan, pihaknya melakukan sejumlah upaya percepatan, salah satunya adalah dengan mengebut proses pembebasan lahan.

"Langkah yang ditempuh untuk mempercepat pembebasan lahan dilakukan PT CSJ dengan terlebih dahulu mendanai biaya pembebasan lahan yang telah dimulai sejak tahun 2016 hingga sekarang," tambah Sylvester.

Selain itu, PT CSJ bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Direktorat Jenderal Bina Marga dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah melakukan komunikasi dengan masyarakat dan pemilik tanah di sekitar lokasi pembangunan proyek jalan tol, seperti beberapa lokasi permasalahan tanah kritis di Kelurahan Jombang dan Serua, serta penitipan lahan yang tidak ada pemiliknya ke Pengadilan Negeri Tangerang.