Pemerintah menilai penempatan infrastruktur dalam posisi prioritas kebijakan pembangunan nasional merupakan pilihan yang logis dan strategis jika menilik daya saing Indonesia dalam konteks global yang hingga kini masih berada pada peringkat 36. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Sugiyartanto saat mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada acara Pameran dan Seminar Konstruksi Indonesia XVI di Jakarta, Kamis (1/11).

“Kita menyadari sepenuhnya bahwa infrastruktur yang handal merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing Indonesia,” ujar Sugi di depan peserta seminar yang sebagian besar merupakan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Pancasila.

Menurut Sugi, pilihan Pemerintah untuk memprioritaskan infrastruktur mulai berdampak terhadap naiknya daya saing infrastruktur Indonesia. Bila pada tahun 2012-2013 daya saing infrastruktur ada di posisi 78, maka pada 2017-2018 berhasil menempati urutan 52 dari 137 negara

“Ini semua tidak mudah, tapi semua upaya kita mulai menunjukan hasil signifikan. Ini juga merupakan wujud nyata dari kolaborasi seluruh unsur termasuk lintas Kementerian/Lembaga,” lanjutnya.

Peningkatan posisi tersebut, membuat Indonesia masuk ke dalam daftar negara layak investasi di pasar global. Terkait tugas Ditjen Bina Marga, Sugi mengatakan, pihaknya ditargetkan pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 Km, jalan tol baru sepanjang 1.000 km dan jembatan baru sepanjang 29.860 meter.

“Pembangunan jalan dan jembatan tersebut juga merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi disparitas harga barang antar wilayah barat dan timur. Penurunan harga semen di Papua maupun penerapana satu harga BBM di Papua juga merupakan buah pembangunan infrastruktur,” sebut Dirjen Bina Marga.

Sistem logistik dan konektivitas nasional dibentuk oleh jaringan transportasi darat yang terintegrasi dengan jaringan transportasi laut, transportasi laut, transportasi udara serta sistem transportasi multimoda seperti jaringan kereta api.

Untuk mencapai visi logistik tahun 2025, Indonesia dituntut tidak hanya menjadi demad side (pasar yang besar) namun juga supply side melalui penyediaan rantai pasok dari industri olahan melalui pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam yang ada.

“Keunggulan sumber daya manusia di wilayah barat Indonesia, harus dikolaborasikan dengan ketersediaan sumber daya alam di wilayah timur untuk dapat meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang tidak hanya di fokuskan pada pengembangan sektor perekonomian di wilayah barat,” terang Dirjen Bina Marga.

Dalam kesempatan tersebut, Sugi mengajak mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Pancasila untuk dapat terlibat aktif dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Menurutnya banyak tantangan ke depan yang harus dijawab oleh generasi muda dalam konstruksi infrastruktur nasional.

“Dunia konstruksi Indonesia masih banyak membutuhkan ahli-ahli di bidangnya, ini juga jadi tugas adek-adek mahasiswa untuk berperan di dalamnya,” terangnya. (KompuBM)