Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pagu anggaran Kementerian PUPR Tahun 2025 sebesar Rp. 75,63 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp. 32,31 triliun diantaranya merupakan alokasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga. Pagu anggaran tersebut ditetapkan berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan Tahun 2024 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Hal tersebut disampaikan Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR-RI pada Rabu (28/8/2014) di Gedung Nusantara 2 DPR-RI, Jakarta. Menteri PUPR turut didampingi oleh Pejabat Tinggi Madya Kementerian PUPR diantaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Rachman Arief Dienaputra dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir.

Pagu anggaran Ditjen Bina Marga dipergunakan untuk infrastruktur jalan senilai Rp. 10,12 triliun, infrastruktur jembatan senilai Rp. 5,28 triliun, preservasi rutin jalan dan jembatan nasional serta revitalisasi Rp. 8, 92 triliun. Anggaran Ditjen Bina Marga juga dimanfaatkan untuk peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan senilai Rp. 4,08 triliun, dukungan Ibukota Negara (IKN) Nusantara Rp. 1,66 triliun, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan senilai Rp. 0,061 triliun, dan dukungan manajemen senilai Rp. 2,19 triliun.

Basuki menjelaskan kegiatan prioritas Ditjen Bina Marga antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 5,07 km antara lain   Serang – Panimbang, Semarang - Demak, Akses Pelabuhan - Patimban, Tol IKN seksi 3A fase II segmen Karangjoang – KKT Karingau, dan tol seksi 3B II segmen KKT Karingau – SP. Tempadung.

“Kemudian pembangunan jalan sepanjang 104,88 kilometer, antara lain Jantho – Keumala (Aceh), Labuan Bajau – Sigapokna (Sumbar), Tering – Long Bagun (Kaltim), Malinau – Semamu (Kaltara), Bts. Kota Singaraja – Mengwitani (Bali), MORR 3 tahap 4 (Sulut), Kota Baru – Air Nanang (Maluku), Warmare – Anggi (Papua Barat), Waghete – Timika (Papua Tengah), Iwur – Waropko (Papua Selatan), Towe Hitam – Oksibil (Papua Pegunungan,” ujarnya.

Sementara untuk Pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 1.662,42 meter antara lain, Jembatan Aek Batahan (Sumatera Utara), Jembatan Tratak Buluh (Riau), Jembatan ruas Nanga Era – Batas Kaltim (Kalimantan Barat), Pile Slab Aruk Batas Kecamatan Siding/Seluar (Kalimantan Barat), Jembatan S. Balandete (Sulawesi Tenggara), Jembatan Rendani (Papua Barat), Oksibil Iwur (Papua Pegunungan).

“Selanjutnya untuk peningkatan aksesibilitas flyover atau underpass sepanjang 142 meter antara lain, Flyover Sudirman (Sumatera Selatan), dan Underpass Bitung (Banten),” sebut Basuki.

Sementara untuk peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur sepanjang 1.642,06 kilometer, preservasi rutin jalan nasional sepanjang 47.763 kilometer, jembatan nasional 548.513 meter dan kegiatan padat karya rutin jalan dan jembatan.

“Kemudian juga masih dialokasikan untuk dukungan IKN yaitu pembangunan jalan didalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Jalan Tol IKN dan Jembatan Pulau Balang,” lanjutnya.

Hadir juga dalam Raker dengan Komisi V DPR-RI tersebut antara lain Pejabat Tiggi Pratama Ditjen Bina Marga yaitu  Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Satrio Sugeng Prayitno, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan sekaligus Plt. Direktur Jalan Bebas Hambatan, Wilan Oktavian, Direktur Pembangunan Jalan sekaligus Plt. Pembangunan Jembatan, Wida Nurfaida, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Apri Artoto. (rnd/fqn).