Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, dengan didampingi oleh Direktur Jenderal Bina Marga dan juga Plt. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) meninjau lokasi pembangunan tol Cimanggis – Cibitung pada Jumat (2/10) siang. Seksi I (Cimanggis Junction-Trans Yogie Interchange) direncanakan beroperasi pada akhir 2016.

Jalan tol sepanjang 25,38 Km terbagi menjadi empat seksi yaitu Seksi I, Cimanggis Junction-Trasyogie Interchange (IC) (5,27 Km), Seksi II, Transyogie IC-Narogong IC (3,38 Km), Seksi III, Narogong IC-Setu IC (8,83 Km) dan Seksi IV, Setu IC-Cibitung Junction (7,63 Km).

Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Cimanggis - Cibitung ditandatangani pada 7 Juli 2011 dengan Badan Usaha jalan Tol (BUJT), PT Cimanggis Cibitung Tollways. Susunan pemegang saham PT Cimanggis Cibitung Tollways saat ini adalah PT Waskita Toll Road (90 persen), PT Bakrie & Brothers Tbk (5 persen) dan PT Bakrie Toll Indonesia (5 persen).Basuki optimis, dengan adanya UU mengenai pembebasan lahan yang baru dapat membantu mempercepat proses pembangunan jalan tol ini.

“Dengan menerapkan UU yang baru kita menjadi lebih jelas waktu untuk pembebasan lahannya. Tahun ini target kita membebaskan sekitar 3,5km tanah tol Cimanggis - Cibitung ini dan sisanya sekitar 22km akan dibebaskan tahun depan,” ujarnya.   

Basuki menambahkan, dengan dibangunnya tol ini dapat mempersingkat waktu tempuh para pengguna jalan dan juga meningkatkan kapasitas jaringan jalan di wilayah Jabodetabek sebagai bagian dari koridor ekonomi Jawa, dan mendorong pengembangan kawasan pendukung di Jabodetabek.

Membahas mengenai pembebasan lahan yang selalu menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan jalan, Direktur Jenderal Bina Marga, Hediyanto W Husaini menegaskan, pemerintah semakin lama semakin baik dalam menangani permasalahan tanah dan pembebasan lahan selalu menjadi prioritas utama dalam pembangunan jalan.

“Ini tekad kita, karena kalau masalah tanah tidak selesai, jangan harap jalan akan selesai,” tuturnya.