Medan (bina marga) - Presiden Jokowi melakukan lawatan selama beberapa hari ke Sumatera. Rabu (2/3), besok Presiden RI dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dijadwalkan meninjau pembangunan tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi (MKTT) dan tol Medan-Binjai di Sumatera Utara. Pembangunan kedua tol ini terus berlanjut.

Dua ruas tol tersebut merupakan bagian dari 25 ruas jalan tol di Pulau Sumatera yang akan dibangun sepanjang 2.819 km.Menjelang tinjuan Presiden tersebut sudah terlihat jalan yang masih berbentuk tanah, pengerasan batu-batu kerikil, bahkan sebagian sudah diberi perkerasan beton. Beberapa interchange (simpang susun) di kedua tol ini pun sudah dibangun karena berfungsi sebagai titik masuk pekerjaan.

Dari segi pendanaan, Tol MKTT sepanjang 61.75 km dibagi menjadi dua, yaitu seksi pemerintah dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Pemerintah membangun ruas Tanjung Morawa-Parbarakan-Kuala Namu sepanjang 17.8 km. BUJT membangun ruas Parbarakan-Tebing Tinggi sepanjang 43.95 km.

Saat ini konstruksi ruas Tanjung Morawa -Kualanamu sudah 43 persen dan pembebasan tanah sudah 85 persen. Sementara ruas Parbarakan - Tebing Tinggi sudah mencapai 32 persen. Sementara ruas tol Medan-Binjai pembangunan fisik sudah mencapai 8 persen dan pembebasan tanah 78 persen.

"Medan-Kualanamu (Tanjung Morawa-Kuala Namu) panjangnya 17 km progresnya tanah sudah 85 persen bebas tapi pekerjaan baru 43 persen. Ada section Parbarakan-Tebing Tinggi itu panjangnya 44 km itu tanahnya juga sudah 82-83 persen, fisiknya 32 persen,” ungkap Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hediyanto W. Husaini saat mengecek lokasi pembangunan.

Hediyanto melanjutkan, seksi Parbarakan-Tebing Tinggi operatornya adalah PT Jasa Marga Kualanamu Tol (JMKT), sedangkan yang Meda-Kualanamu ini dibangun pemerintah. Saat ini yang bagus progresnya adalah Medan-Binjai yang tanahnya sudah 85 persen.

Untuk pembebasan lahan menurut Dirjen Bina Marga tantangan terbesarnya berada di dalam kota Medan. Pihaknya mendata ada tanah sekitar 2 km yang belum dibebaskan. Namun apabila pembebasan lahan sesuai jadwal 2 ruas tol ini siap beroperasi di 2018.

"Yang belum beres tanahnya hanya yang di dalam kota Medan, tetapi yang di luar kota Medan tinggal sedikit lagi. Yang di dalam kota Medan, kita lagi proses, mudah-mudahan pertengahan tahun 2017 Medan-Binjai ini operasi, Medan-Kualanamu juga 2017 selesai jadinya, Parbarakan-Tebing Tinggi akhir Desember 2016 selesai, jadi ada prospek lah, 2016 udah ada yang selesai, 2017 banyak yang selesai, 2018 sudah oke," kata Hediyanto.

Dalam kunjungannya ke lokasi tol medan binjai, tepatnya di junction tanjung mulia, hari ini (1/03) Hediyanto mengatakan secara umum pembebasan lahan sudah mencapai 85%. Namun di beberapa tempat, khususnya yang bekas lahan HGU PTPN 2 ada yang belum bisa full bekerja karena dipintu-pintu masuk alat-alat berat ini masih belum clear.

"Sudah kita bayar tanahnya. Tapi diatas tanah itu masih ada rumah antara resmi tidak resmi. Kita hanya boleh membayar tanahnya," ujarnya.

Dirjen Bina Marga menjelaskan, jika warga yang masih tinggal di tanah tersebut benar pensiunan pegawai PTPN 2 dan bisa dibuktikan dengan surat-surat yang jelas, alangkah baiknya diberi ganti rugi namun hal ini masih perlu dikaji agar tidak menyalahi aturan.

"Kita perlu fatwa dari Kejaksaan. Dalam waktu dekat kita akan rapat dengan kejaksaan, ptpn, dan warga tadi. Jika menurut kejaksaan aspek hukumnya bisa dibayar akan kita bayar," kata Hediyanto.

Besok siang, dijadwalkan presiden Jokowi akan meninjau konstruksi tol MKTT & tol Medan Binjai. Semua pihak yang terlibat dalam pembangunan tol ini, pemerintah, swasta, bahkan masyarakat menunggu arahan dan terobosan dari hasil kunjungan presiden besok. (Ian/KompuBM)