Pedoman ini memberikan arahan dalam mengaplikasikan metode pemodelan lalu lintas berdasarkan tingkat kedetailan yaitu makro, meso dan mikro yang digunakan dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Pedoman ini meliputi Ketentuan Umum mengenai elemen, kebutuhan, spesifikasi dan proses pemodelan lalu lintas serta Ketentuan Teknis mengenai prosedur teknis, wilayah studi dan sistem zona, jaringan transportasi, data dan survei, pembangunan model, kalibrasi, dan validasi, serta aplikasi model tervalidasi

Standar Operasional Prosedur ini mencakup pengaturan layanan pengujian laboratorium melalui aplikasi Manajemen Data Laboratorium (MANDALA) Direktorat Jenderal Bina Marga, mulai dari permohonan layanan pengujian, penjadwalan pengujian, penerimaan sampel, pelaksanaan pengujian hingga penerbitan laporan hasil pengujian.

Lingkup Surat Edaran ini mencakup petunjuk dalam penggunaan Sistem Informasi PQMS dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan dengan lapis aspal di seluruh unit pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga dan tata kelola data mutu pekerjaan jalan (suhu, kepadatan, ketebalan, kadar aspal, hasil uji laboratorium, dan perhitungan faktor pembayaran hasil pekerjaan) secara digital dan terintegrasi.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara pemeriksaan bertahap untuk Sertifikasi Laik Operasi dan Laik Produksi Asphalt Mixing Plant (AMP) serta Batching Plant mulai dari tahap penentuan inspektur hingga penerbitan laporan dan berlaku pada Unit Kerja Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Lingkup Surat Edaran ini meliputi: 1. jenis pelayanan; 2. prinsip pelayanan; 3. mekanisme pelayanan; 4. pemanfaatan sistem informasi; 5. sarana, prasarana, anggaran, dan/atau fasilitas; 6. kebutuhan informasi dan pengaduan; 7. durasi penerbitan laporan; dan 8. laporan hasil.

Manual Manajemen Proyek ini diharapkan dapat digunakan sebagai petunjuk dalam Proses Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Trans Papua Ruas Jayapura–Wamena Segmen Mamberamo–Elelim di Provinsi Papua Pegunungan dengan Skema KPBU-AP (Availability Payment) yang antara lain meliputi Persiapan Penandatanganan Perjanjian, Pemenuhan Pembiayaan, penyiapan Rencana Teknis Terperinci (RTT), Manajemen Pelaksanaan Konstruksi, Manajemen Operasi dan Pemeliharaan, Prosedur Pembayaran Ketersediaan Layanan (AP), Manajemen Risiko dalam KPBU-AP dan ketentuan lainnya yang terkait dengan Pengendalian Proyek KPBU-AP.

Surat Edaran ini menetapkan ruang lingkup yang mencakup substansi teknis operasional dan prosedural penerapan SPBE di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Pedoman studi kelayakan proyek jalan memuat ketentuan umum, ketentuan teknis, serta tata cara pelaksanaan studi kelayakan untuk proyek pembangunan dan peningkatan jalan yang meliputi: jalan tol dan; jalan nontol termasuk bangunan penghubung (jembatan dan terowongan jalan) dan bangunan pelengkap untuk lalu lintas (lintas atas dan lintas bawah).

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan mekanisme pelaporan penerapan Manajemen Risiko di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum.

Pedoman ini menetapkan ketentuan teknis dan prosedur penerapan data InSAR dalam kegiatan manajemen konstruksi jalan dan jembatan, mencakup pemanfaatan data deformasi berbasis radar untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemeliharaan infrastruktur yang efisien, presisi, dan berkelanjutan