Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Mencabut: PERPRES No. 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah Mencabut: PP No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri

Perubahan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan dengan Skema Long Segment. Surat Edaran ini memuat beberapa perubahan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan dengan Skema Long Segment terdahulu.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha untuk Pengusahaan Jalan Tol

Mencabut: Permen PUPR No. 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol

Ruang lingkup surat edaran ini: 1. Ketentuan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dalam Bentuk Screening Swab Antigen/ PCR Test dan Pemberian Vitamin dan/atau Penambah Daya Tahan Tubuh; 2. Ketentuan Penerima Bantuan Isolasi Mandiri Bagi Pegawai; 3. Ketentuan Pelaksanaan Isolasi Mandiri Bagi Pegawai dan Anggota Keluarga yang Tinggal Satu Rumah; 4. Ketentuan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19; 5. Ketentuan Penggunaan Akun; 6. Ketentuan Teknis Lainnya; dan 7. Pelaporan dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanganan Penyebaran Covid-19.

Ruang lingkup surat edaran ini: 1.Definisi; 2.Prinsip dan Kerangka Kerja Manajemen Risiko; 3.Infrastruktur Manajemen Risiko; dan 4.Proses Manajemen Risiko.

Ruang lingkup surat edaran ini: 1.Tim Pendampingan 2.Tahapan Pendampingan 3.Tindak Lanjut Hasil Pendampingan

Mencabut: Surat Edaran Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/SE/M/2020 tentang Penyeragaman Pakaian Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ruang lingkup surat edaran ini: -Dalam rangka peningkatan disiplin kerja pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. -Dalam Surat Edaran Menteri ini terdapat ketentuan penggunaan Penyeragaman Pakaian Kerja: 1.Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 2.Tenaga Ahli dan Konsultan Individu

Ruang lingkup surat edaran ini: 1.Persyaratan kemampuan dasar (KD) untuk paket pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar; 2.Persyaratan dan evaluasi sisa kemampuan nyata (SKN) pada pengadaan Jasa Konstruksi; 3.Persyaratan pekerjaan utama dan evaluasi metode pelaksanaan pekerjaan utama pada tender pekerjaan konstruksi; 4.Persyaratan Personil personel manajerial pada tender pekerjaan konstruksi; 5.Persyaratan peralatan utama pada tender pekerjaan konstruksi; 6.Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan dan evaluasi pekerjaan yang disubkontrakkan pada tender pekerjaan konstruksi; 7.Persyaratan dokumen rencana keselamatan konstruksi (RKK) dan evaluasi dokumen rencana keselamatan konstruksi (RKK) pada tender pekerjaan konstruksi; 8.Penetapan dan evaluasi biaya penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK); 9.Ketentuan daftar barang yang diimpor; dan10.Ketentuan peralihan untuk tender/seleksi gagal.