Standar Operasional ini menetapkan mekanisme penyelesaian Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Laporan Hasil Audit (TLRLHA) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Direktorat Jenderal Bina Marga. Standar Operasional Prosedur ini meliputi proses perencanaan penilaian dan pengujian kecukupan rancangan pengendalian, penilaian/evaluasi penerapan pengendalian intern di tingkat entitas, penilaian pengendalian intern di tingkat proses/transaksi, dan penilaian menyeluruh dan penarikan kesimpulan.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara penyusunan program pemeriksaan kepatuhan intern dan pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan intern dalam rangka penerapan kepatuhan terhadap tugas dan fungsi Unit Kerja pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BB/BPJN) di Direktorat Jenderal Bina Marga.  

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara dan metode pelaksanaan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM) dalam penanganan Kontrak Kritis pada tahun berkenaan di Direktorat Jenderal Bina Marga.  

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan dasar dan tahapan pelaksanaan Pemutusan Kontrak pada pekerjaan konstruksi/konsultansi/pengadaan barang (epurchasing/tender/seleksi) oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PA/KPA/PPK) di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara evaluasi penggunaan Tenaga Ahli, pengusulan penggantian penggunaan Tenaga Ahli, persetujuan penggantian, sampai dengan mobilisasi Tenaga Ahli Pengganti oleh Pengguna Jasa atau permohonan dari Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Operasional Prosedur ini penerapanya meliputi tata cara pelaksanaan telaah oleh Direktorat Kepatuhan Intern terhadap dokumen usulan revisi anggaran di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat. 

Standar Operasional Prosedur ini penerapanya meliputi tata cara pelaksanaan telaah oleh Direktorat Kepatuhan Intern terhadap dokumen usulan izin perpanjangan atas pesetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract/MYC) di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Standar Operasional Prosedur ini mencangkup tata cara pengenaan sanksi daftar hitam kepada Peserta Pemilihan dalam Pengadaan barang/jasa atau Penyedia Jasa dalam pelaksanaan kontrak di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Standar Operasional Prosedur ini penerapannya meliputi tata cara pelaksanaan telaah oleh Direktorat Kepatuhan Intern terhadap dokumen usuan izin penggunaan dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.