Standar Operasional Prosedur ini menetapkan proses pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan kategori gratifikasi, pelaporan gratifikasi, dan tata cara Pengendalian Gratifikasi di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara dan mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan mekanisme pemberian hukuman disiplin kepada pegawai di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan ketentuan dan tata cara penyelesaian temuan audit Inspektorat Jenderal yang tidak dapat ditindaklanjuti di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara pelaksanaan telaah oleh Direktorat Kepatuhan Intern terhadap dokumen: a. permintaan reviu tunggakan pekerjaan sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN); dan b. usulan revisi anggaran akibat tunggakan pekerjaan di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tahapan pelaksanaan kajian Value Engineering (VE) untuk kegiatan studi kelayakan/Feasibility Study (FS) dan kegiatan Rencana Teknis Rinci/Detail Engineering Design (DED) untuk pekerjaan konstruksi jalan yang kompleks di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, yang meliputi tahap pengajuan permohonan sampai dengan penyampaian Laporan Kajian VE kepada pemohon.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dengan skema pembiayaan melalui dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara dan metode pelaksanaan penerimaan hasil konstruksi pekerjaan presevasi jalan dan jembatan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui ketersediaan layanan (availability payment) di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk dalam melakukan pengusulan penanganan jalan daerah, yang meliputi tahap perencanaan, pemrograman, dan pelaksanaan.