Pd T-04-2005-B tentang Pedoman Penggunaan Agregat Slag Besi dan Baja untuk Campuran Beraspal Panas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Diubah dengan: PP No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dicabut: PERPRES No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Diubah: PERPRES No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Mencabut: KEPPRES No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Alat ukur yang digunakan pada pengukuran rencana dan pengukuran pelaksanaan jalan dan jembatan antara lain adalah alat ukur sipat datar manual/digital, alat ukur teodolit manual/digital, alat ukur ETS (Electronic Total Station), alat ukur jarak elektronik EDM (Electronic Distance Measure), metode dan cara kalibrasi dan cara penggunaanntya.

Pedoman ini digunakan sebagan acuan untuk pekerjaan pengukuran pelaksanaan pada pekerjaan jalan dan jembatan untuk memperbaiki dan meningkatkan pemahaman tentang pekerjaan pengukuran topografi pada pengukuran pelaksanaan sehingga akan menghasilkan kualitas pengukuran sesuai standar yang berlaku.

Pedoman ini dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar serta tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan pada pengukuran topografi pada pekerjaan perencanaan jalan dan jembatan, sehingga diharapkan kualitas hasil pangukuran sesuai dengan yang berlaku.

Buku ini menjelaskan secara garis besar mengenai pengukuran topografi pada pekerjaan jalan dan jembatan, mulai dari tahap persiapan, pengukuran di lapangan, sampai dengan pengolahan data dan penggarambaran.

Pedoman ini memberikan petunjuk dan penjelasan berupa ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan. Lingkup pemantauan tersebut mencakup seluruh tahapan siklus proyek pembangunan jalan dan jembatan mulai dari tahap perencanaan umum sampai ke tahap evaluasi pasca proyek, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman ini mencakup penerapan berbagai aspek pengelolaan lingkungan hidup dalam: 1. Penyiapan dokumen tender. 2. Kegiatan pengadaan tanah. 3. Pelaksanaan konstruksi fisik. 4. Kegiatan operasi dan pemeliharaan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan di bidang prasarana jalan agar diperoleh hasil yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya