Bandung – Tim Pendamping Unit Organisasi (TPU) Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga kembali melakukan pendampingan dan penilaian terhadap 5 unit kerja dalam Pembangunan Zona Integritas (ZI). Kelima unit kerja tersebut terdiri dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta – Jawa Barat, Balai Bahan Jalan, Balai Jembatan, Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur, serta Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Kegiatan ini dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat pada Kamis-Jumat (27-28/05) dan dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Bina Marga, Abram Elsajaya Barus.

Dalam kata sambutannya, Abram berharap bahwa semangat dan keinginan untuk membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dimiliki oleh semua pegawai yang ada di unit kerja.

“Saya berharap semangat dan keinginan untuk membangun ZI ini tidak hanya ada pada level pimpinan, tapi juga seluruh level yang ada di unit kerja. Mari kita bangun semangat yang besar untuk membangun ZI yang dimulai dari unit kerja kita,” ujar Abram

Sebagai informasi, terdapat 12 unit kerja yang telah melakukan pencanangan Zona Integritas untuk mendapat predikat WBK dan WBBM. Sebelumnya, TPU Ditjen Bina Marga sudah melakukan pendampingan dan penilaian terhadap 2 unit kerja, yakni BBPJN Jawa Timur – Bali dan BPJN Nusa Tenggara Barat. Sesditjen Bina Marga berharap bahwa semua unit kerja yang diusulkan dapat memperoleh predikat WBK dan WBBM agar dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan pelayanan prima.  

Kepala Balai (Kabalai) Jembatan, Panji Krisna Wardana menyatakan bahwa pencanangan Zona Integritas di Balainya akan memberikan dampak positif terhadap terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat karena terus terpacu untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

“Pada intinya kami ingin meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga bisa bisa meningkatkan indeks kepuasan masyakat yang kita layani terkait dengan sertifikasi jembatan khusus maupun terowongan, serta terkait dengan pelayanan jembatan masa operasi dan terowongan masa operasi,” jelas Panji.

Sementara itu, Kabalai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, Neni Kusnianti, menyatakan bahwa dirinya menekankan pada peningkatan kualitas SDM agar lebih disiplin dan lebih baik lagi dalam pelayanan publik.

“Kita sosialisasikan Pembangunan ZI kepada semua pegawai di Balai. Harapannya, hal ini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya SDM yang disiplin dan pelayanan publik yang lebih baik, tentunya akan meningkatkan kinerja Balai,” ujar Neni.

Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Tata Usaha BBPJN DKI Jakarta – Jawa Barat, Heni Prasetyawati menyatakan bahwa pencanangan ZI akan membuat seluruh pegawai memiliki integritas untuk bekerja lebih baik lagi. Dalam hal pelayanan publik, upaya yang dilakukan untuk meminimalisir adanya praktek yang menyimpang terhadap sistem perizinan adalah dengan mengintegrasikan sistem pelayanan dengan berbasis online.

“Ada beberapa pekerjaan lapangan yang rawan pungli dan KKN. Oleh karenanya di BBPJN Jakarta – Jabar beberapa sistem sudah diintegrasikan dengan berbasis online. Sebelumnya kita sudah punya sistem Siperimanja (Sistem Perizinan Pemanfaatan Jalan), dan ke depannya akan diintegrasikan dalam satu sistem perizinan yang meliputi layanan uji laboratorium, uji AMP, sewa alat, dan perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan,” terangnya. (Gir)