Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga melaporkan hingga akhir Agustus tahun ini, realisasi keuangan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp 22,88 triliun atau 47,07 persen dari total anggaran Rp 48,51 triliun. Sementara untuk realisasi fisiknya adalah 51,71 persen. Capaian realisasi keuangan dan fisik tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian untuk periode waktu yang sama pada tahun lalu yang masing-masing yaitu Rp 12,95 triliun (setara 26,72 persen dari tahun anggaran 2020) dan 42,97 persen.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedi Rahadian menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR pada Rabu (1/9) siang di Jakarta. Hedy mengatakan, pada akhir tahun ini pihaknya akan menyelesaikan 1.072 Km jalan nasional baru dan 609 Km jalan tol baru dan/sudah beroperasi. Selain membangun jalan nasional dan jalan tol baru, anggaran tahun ini juga dipergunakan untuk pemeliharaan jalan nasional sepanjang 47.017 Km dan pemeliharaan jembatan sepanjang 510.366 meter.

“Dengan capaian tersebut, kami menargetkan ketika semua sudah selesai di akhir tahun waktu tempuh pada koridor terpilih adalah 2,16 jam per 100 Km. Sedangkan untuk kondisi kemantapannya sebesar 92 persen dengan rating kondisi 2,75 persen. Hal ini juga menunjukan masih ada hampir 4.000 Km jalan nasional yang dalam kondisi rusak ringan maupun rusak berat,” ungkapnya.

Pagu alokasi anggaran Ditjen Bina Marga pada awalnya senilai Rp 53,96 triliun, namun mengalami penghematan sebanyak empat kali dengan total penghematan Rp 10,446 triliun. Selain mengalami penghematan, Ditjen Bina Marga juga mendapatkan total tambahan anggaran  Rp 4,89 triliun yang bersumber dari Bagian Umum Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar Rp 3,29 triliun serta percepatan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) dan luncuran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp 1,58 triliun. Dengan pengurangan dan penambahan tersebut total anggaran Ditjen Bina Marga saat ini sebesar Rp 48,51 triliun.

“Dana tambahan tersebut dipergunakan yang Rp 3,29 triliun untuk penanganan jalan jembatan yang tersampak cuaca ekstrim di provinsi Baten, Jabar, Jateng, Jatim, NTB, NTT, Sulbar, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sultra, Sulsel, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat,” ujar Dirjen Bina Marga.

Anggaran tambahan BA BUN juga dimanfaatkan untuk penanganan longsoran di provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTB, NTT. Kalsel, Kalitim, Kaltara, Sulut, Gotontalo, Sulteng, Sulsel, Maluku Utara dan Papua. Selain itu dipergunakan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui revitalisasi drainase, perbaikan lereng, bronjong, perbaikan minor jembatan, perkerasan bahu.

“Sementara dana percepatan PHLN dan luncuran SBSN kami gunakan untuk pembangunan jalan tol Cisumdawu, pembangunan jalan selatan Jawa, pembangunan jalan dan jembatan Memberamo-Elelim, flyover akses bandara Ahmad Yani Semarang, Manilau-Semamu, rasau-Jasa dan juga jalan lingkar timur Kuningan,” sambungnya.

Menurut Hedy penghematan anggaran Ditjen Bina Marga memiliki dampak terhadap penundaan sejumlah kegiatan mendukung food estate dan singkong estate di Kalteng, penundaan beberapa kegiatan pendukung kawasan industri terpadu di Subang, Jabar dan Batang, Jateng, pengalihan sumber dana dari beberapa paket rupiah murni menjadi SBSN dan pengurangan alokasi belanja pegawai.

“Penghematan ini juga menyebabkan relaksasi anggaran paket-paket single years contract dan multiyear contract serta pengurangan alokasi pembayaran rasionalisasi tariff tol,” jelasnya. (rnd)