Palu - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi ruas Jalan Nasional Tompe – Palu – Surumana dan ruas Jalan Non Nasional Palupi – Simoro - Kalawara – Palolo serta akses jalan ke lokasi Hunian Tetap (Huntap). Dimulainya rehabilitasi dan rekonstruksi ruas jalan tersebut ditandai dengan penghamparan aspal yang disaksikan oleh Wakil Menteri (Wamen) PUPR John Wempi Wetipo dan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola pada Minggu (24/11/2019). 

Wamen PUPR John Wempi Wetipo mengatakan, kegiatan perbaikan jalan ini dimaksudkan untuk memperbaiki konektivitas antar pusat kegiatan agar perekonomian di Kota Palu cepat pulih dan terus berkembang. Dikatakan Wamen Wempi, Kementerian PUPR dalam peranannya sebagai instansi yang mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur publik mempunyai empat strategi utama dalam penanganan bencana.

“Pertama, pada saat terjadi bencana Kementerian PUPR selalu berusaha berada bersama masyarakat dan menjadi salah satu pilar untuk mewujudkan kehadiran negara di tengah masyarakat untuk memberikan penanganan pada infrastruktur publik yang dibutuhkan oleh masyarakat secara cepat dan tepat,” kata Wamen Wempi. 

Kedua, Kementerian PUPR berperan dalam peningkatan ketahanan wilayah dalam menghadapi bencana dengan selalu mengurangi kerentanan infrastruktur terbangun. “Ketiga, mendorong pengembangan ruang publik yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana, seperti tempat evakuasi sementara dan area publik yang dapat difungsikan sebagai tempat pengungsian,” ujarnya. 

Terakhir, menurut Wamen Wempi, seluruh unsur Kementerian PUPR harus terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta koordinasi lintas sektor dan instansi dalam penanganan tanggap darurat, masa transisi sampai dengan pemulihan pasca bencana.

Kepala Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto dalam kesempatan yang sama mengatakan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ruas Jalan Nasional  Tompe – Dalam Kota Palu – Surumana sepanjang 48,39 km terdiri dari 21 jembatan sepanjang  634,40 meter. Konstruksi jalan tersebut akan dilakukan hingga awal Januari 2021 dengan anggaran sebesar Rp 150 miliar dikerjakan oleh kontraktor PT. Nindya Karya– Passokarang (KSO). Sedangkan untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Non Nasional Palupi – Simoro - Kalawara – Palolo dan askes ke lokasi Huntap sepanjang 42,31 km akan dikerjakan oleh kontraktor PT. Widya Sapta Contractor - Sarana Puterasejati (KSO) dengan nilai kontrak sebesar Rp 73 miliar.

Selain perbaikan jalan, Arie mengatakan, Kementerian PUPR juga akan membangun Tanggul Pantai Silebeta yang membentang mulai dari ujung Jalan Cumi - Cumi hingga Kawasan Penggaraman dengan panjang sekitar 7,2 km. Pekerjaan tanggul pantai yang membutuhkan anggaran Rp 250 miliar tersebut  merupakan bagian dari Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tanggul laut tersebut didesain untuk menahan muka air laut tertinggi agar tidak membanjiri Kawasan Tangguh Bencana Silebeta dan menanggulangi abrasi. Untuk membangun Kawasan Tangguh Bencana Silebeta, diungkapkan Arie, pembangunan infrastruktur akan segera diikuti dengan beberapa kegiatan lain seperti  penanaman hutan bakau berbasis partisipasi masyarakat, pembangunan jalan logistik dan wisata yang ditinggikan (elevated road), pembangunan Tsunami Shelter yang terintegrasi dengan rehabilitasi dan rekonstruksi Kampus IAIN, penataan kawasan terbuka hijau dan jetty untuk nelayan serta pembangunan kembali Jembatan Palu IV sebagai icon Kota Palu.

"Semua rencana yang telah kita susun bersama ini tidak akan bisa terwujud tanpa kerja sama Pemerintah Daerah terkait, penanganan masalah sosial, penyediaan lahan serta pengaturan fungsi ruang dan bangunan. Diharapkan untuk pekerjaan tanggul laut pada tahun ini sudah bisa dilelang," tandas Arie. 

Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XIV Palu Satriyo Utomo dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu Feriyanto Pawenrusi.(*)

Biro Komunikasi Publik