Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedy Rahadian memerintahkan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja (Kasatker)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk segera memeriksa kondisi ruas jalan nasional yang menjadi wilayah tugasnya. Hal tersebut dalam rangka persiapan jalur mudik lebaran tahun ini. Perintah tersebut disampaikan pada saat pelantikan pejabat perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga yang dilakukan secara serentak pada empat kota yaitu Medan, Sumatera Utara, Surabaya, Jawa Timur, Makassar, Sulawesi Selatan dan Ambon, Maluku pada Senin (9/3).

Jalan nasional pada saat mudik lebaran nanti harus sudah berkondisi baik. Menurut Dirjen Bina Marga, seluruh kesiapan infrastruktur jalan menghadapi mudik lebaran tahun 2020 harus siap pada H-10 Idul Fitri dan dilakukan penghentian pekrjaan sementara (dengan pengecualian kegiatan pemeliharaan rutin jalan) dimulai pada H-10 sampai dengan H+10 Idul Fitri termasuk pengaturan peralatan di lapangan supaya tidak mengganggu arus lalu lintas.

“Menyiapkan Posko Jalur Lebaran 2020 pada tiap PPK dan berkoordinasi dengan Dinas/Balai Perhubungan dan Polres/Polresta setempat,” sebut Dirjen Bina Marga.

Ditjen Bina Marga melakukan pelantikan secara serentak untuk para Kasatker, PPK, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara. Pelantikan di Medan dipimpin oleh Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Rachman Arif Diennaputra dan di Surabaya dipimpin oleh Sekretaris Ditjen Bina Marga Soebagiono. Sedangkan untuk Makassar dan Ambon masing-masing dipimpin oleh Direktur Jembatan Iwan Zarkasi dan Direktur Pembangunan Jalan Herry Marzuki.

Jumlah pejabat yang dilantik seluruhnya sebanyak 998 orang.  Dirjen Bina Marga dalam sambutan pelantikan yang dibacakan masing-masing Direktur juga menugaskan kepada Kasatker/PPK untuk memberi perhatian khusus terkait percepatan lelang untuk semua paket kegiatan pada 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado-Bunaken-Likupang.

“(Paket-paket kegiatan pada 5 KSPN Super Prioritas) paling lambat telah lelang/tayang pada SPSE pada akhir Maret 2020,” pinta Dirjen Bina Marga.

Dalam sambutan yang sama, Dia juga menginstruksikan Kasatker/PPK untuk melaksanakan program padat karya untuk pekerjaan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan memastikan bahwa pengaturan atas hal tersebut tercantum dalam dokumen lelang, serta melakukan addendum kontrak apabila diperlukan.

Lebih lanjut Dirjen Bina Marga juga meneruskan pesan Menteri PUPR yang menyatakan bahwa Kementerian PUPR hanya ditugaskan untuk membelanjakan uang negara dengan sebaik-baiknya secara akuntabel. Dalam pelaksanaanya setiap pegawai Kementerian PUPR agar memperhatikan prinsip good governance antara lain 4 big no’s yaitu no bribery (tidak ada penyuapan), no kick back (tidak menerima imbalan), no gift (tidak menerima hadiah) no luxurious life style (tidak bergaya hidup mewah).