Salah satu kunci sukses perputaran roda ekonomi masyarakat adalah memadainya insfrastruktur jalan dari dan menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi, salah satunya pelabuhan. Kota Banjarmasin yang terletak di selatan Kalimantan mempunyai Pelabuhan Trisakti sebagai jalur masuk dan keluar serta arus lalu lintas perputaran barang dan roda ekonomi. Kementerian PUPR mempunyai agenda pembangunan jalan akses di pelabuhan tersebut yang mempunyai panjang 6 km.

Pengelolaan dana APBN yang sudah dilaporkan akan Bina Marga perlihatkan kepada DPR-RI yang mempunyai fungsi pengawasan. Sebagai bentuk fungsi controlling, Komisi V DPR RI yang dikomandoi oleh Lasarus melakukan kunjungan kerja untuk melihat progress pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Trisakti – Liang Anggang yang mulai dibangun pada 2015 dan rencananya akan selesai pada 2018.

Kunjungan kerja ini dilaksanakan pada masa reses persidangan yakni 27/02 sampai 02/03. Turut ikut hadir dalam rombongan adalah Poltak Sibuea selaku Direktur Preservasi Jalan dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Dalam peninjauan jalan akses pelabuhan tersebut, diekspose pula kondisi kesiapan infrastruktur jalan di Lingkar Selatan dan Jalan Trans Kalimantan.

“Dalam kurun 1 tahun saja, Jalan Nasional Kalsel sudah bertambah hingga 39.1%.Angka ini merupakan indikasi pembangunan yang baik,” ujar Poltak ketika menjelaskan kondisi jalan di Kalimantan secara global. Sebelum 2015, panjang jalan nasional di Kalimantan berada di angka adalah 866,69 Km dan setelah 2015 adalah 1204,30 Km.

Bertempat di Kantor Pelindo III, Banjarmasin, Poltak didampingi Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah XI, Sugiyartanto, menjelaskan lebih spesifik tentang paket Multi Years Contract Pembangunan Jalan akses pelabuhan Trisakti (Pelabuhan Trisakti – Liang Anggang). Gagasan awal dibalik pembangunan jalan akses tersebut adalah kondisi Pelabuhan Trisakti yang sebenarnya sudah over-capacity. Hal ini pun turut diamini oleh Tim dari Kementerian Perhubungan yang juga ikut dalam rombongan. Untuk itu, Komisi V DPR-RI menyarankan agar dibuka pelabuhan tepi laut sepanjang Muara Sungai Barito yang merupakan lanjutan dari Pelabuhan Trisakti.

Direktorat Jenderal Bina Marga pun harus siap untuk memberikan support dan memfasilitasi pembukaan jalan akses baru. Masih dalam sesi diskusi yang sama, DPR-RI mengusulkan agar pembangunan infrastruktur jalan tersebut nantinya harus dalam kondisi standard/ideal. “Ada baiknya, semua stakeholder yang mempunyai kepentingan dan tanggung jawab dalam pelaksaan pembangunan ini jangan berpikir pendek dan business-oriented,” sambung Anton Sihombing, anggota Komisi V DPR-RI (Deva)