Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga menargetkan 2.819 paket pekerjaan Tahun Anggaran (TA) 2018 senilai Rp. 23,66 triliun telah dilelangkan hingga akhir Desember tahun ini. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto mengungkapkan, jumlah tersebut setara 95,88 persen dari total pagu Ditjen Bina Marga TA 2018 yang dilelangkan senilai Rp. 24,68 triliun. Sebagai informasi, pada tahun depan, alokasi Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Bina Marga sebesar Rp. 41,39 triliun.

Arie menyampaikan hal tersebut pada rapat kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta pada Selasa (29/8). Lebih lanjut, Dia menuturkan pelelangan dini tersebut merupakan upaya percepatan pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan di lapangan, sehingga manfaatnya dapat lebih cepat dirasakan oleh masyarakat. Dengan pelelangan dini, maka hanya tinggal 97 paket pekerjaan senilai Rp. 1,01 triliun yang akan dilelangkan pada Januari dan Februari 2018.

“Harapannya pada Januari tahun depan, kami sudah bisa menyerap anggaran Rp. 2,4 triliun atau kurang 5,9 persen,” terangnya.

Dilihat dari besaran nilai pekerjaan, dari total 2.171 paket  yang akan dilelangkan hingga akhir tahun ini, 1.434 paket (setara Rp1,43 triliun) diantaranya dalam kelas dibawah Rp. 5 miliar. Sedangkan paket pekerjaan yang kelasnya Rp. 5 - Rp. 10 miliar dan kelas Rp. 10 – Rp. 50 miliar masing-masing-masing 267 paket (setara Rp. 1,93 triliun) dan 389 paket (setara Rp. 8,65 triliun). Sementara untuk kelas pekerjaan Rp50-Rp100 miliar dan diatas Rp100 miliar berurutan jumlahnya adalah 69 paket (setara Rp. 4,72 triliun) dan 12 paket (setara Rp. 1,74 triliun).

“Dengan pemaketan ini, pekerjaan jalan dan jembatan tidak hanya dinikmati oleh para kontraktor besar, namun kontraktor kelas menengah dan kecil juga bisa ikut merasakan dan berpartisipasi. Namun permasalahannya hampir semuanya adalah general kontraktor, padahal yang lebih dibutuhkan adalah spesialis seperti untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan,” ujar Arie.

“Namun kami sudah putuskan, akan kami didik mereka (kontraktor kelas menengah dan kecil) untuk dapat menjadi spesialis seperti khusus untuk perkerasan, drainase, marka jalan, erection, bor pile semua butuh spesialis,” lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Bina Marga juga menegaskan, meskipun DIPA 2018 lebih kecil dari DIPA TA 2017 yang sebesar Rp. 44,05 triliun, hal tersebut tidak berarti efisiensi dan efektivitas output kinerja pihaknya akan menurun. Dari total DIPA 2018 sebesar Rp. 41,39 triliun, porsi terbesar dialokasikan untuk preservasi/pemeliharaan jalan dan jembatan senilai Rp. 23,88 triliun (57,71 persen) diikuti alokasi untuk pembangunan jalan dan jembatan Rp. 11,63 triliun (27,09 persen).

Sedangkan sisanya, Arie menyebutkan diperuntukan untuk perencanaan dan pengawasan Rp2,4 triliun (5,81 persen), dukungan manajemen Rp. 1,93 triliun (4,67 persen), belanja pegawai Rp. 940 miliar (4,67 persen) serta  dana pengadaan tanah Rp. 485 miliar (1,1 persen).


Progres Pekerjaan TA 2017

Menjelaskan progres pekerjaan tahun ini, Arie mengatakan meskipun hingga Selasa (29/8) progres keuangan pihaknya 44,76 persen berhasil diatas rata-rata progres keuangan Kementerian PUPR, Ditjen Bina Marga menghadapi tugas yang tidak mudah untuk mencapai target prognosis penyerapan 96,75 persen pada akhir tahun. Untuk merealisasikan target tersebut, dalam empat bulan waktu yang tersisa, pihaknya harus dapat menyerap anggaran sebesar Rp. 5,725 triliun setiap bulannya.

Menghadapi tantangan tersebut, dirinya telah menugaskan para Direktur di lingkungan Ditjen Bina Marga untuk mendampingi dan membantu Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN) yang dinilai progres keuangannya masih sedikit tertinggal. Penugasan para Direktur tersebut disesuaikan dengan kebutuhan lingkup pekerjaan yang perlu dikejar.

“Khusus untuk Papua, karena banyak terkait pembangunan jalan saya tugaskan Direktur Pembangunan, sementara untuk Balai XIV (Palu) dan XV (Manado) karena ada terkait jalan tol ditugaskan, Direktur Jalan Bebas Hambatan (Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah), Balai VI (Jakarta) dan Balai III (Jambi) oleh Direktur Preservasi, serta Balai VII (Semarang) karena banyak jembatan maka saya tugaskan Direktur Jembatan,” ucap Arie.    

Pada paparan dalam rapat kerja Kementerian PUPR, Arie juga menjelaskan alasan mengenai masih adanya 63 paket pekerjaan (senilai Rp. 297 miliar) yang belum lelang. Kondisi tersebut merupakan merupakan karena lambatnya atau belum dikerjakan oleh pihaknya, namun karena pekerjaan tersebut merupakan paket tambahan baru hasil revisi antara lain terkait tambahan pengadaan bangunan atas jembatan gantung, diskresi baru fly over Manahan, karang Sawah dan jembatan Kragan di Jateng, tambahan baru percepatan penyelesaian Trans dan perbatasan Papua serta rekonstruksi preservasi pasca bencana.

“Paket-paket ini ditargetkan lelang akhir Agustus dan terkontrak pada bulan Oktober 2017,” terangnya.