Berita

Beranda Berita Kondisi Jalan Papua Disesuaikan Kebutuhan dan Kemampuan Pendanaan
Beranda Berita Kondisi Jalan Papua Disesuaikan Kebutuhan dan Kemampuan Pendanaan

Kondisi Jalan Papua Disesuaikan Kebutuhan dan Kemampuan Pendanaan

  •  02 Mei 2017
  • Berita/Umum
  • 601 viewed
Foto: Kondisi Jalan Papua Disesuaikan Kebutuhan dan Kemampuan Pendanaan

Jalan paralel perbatasan Kalimantan Barat (Kalbar) sepanjang 850 Km ditargetkan tersambung penuh dan fungsional pada akhir 2019. Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Achmad Gani Ghazali Akman menerangkan, meskipun telah terkoneksi tidak seluruhnya jalan tersebut sudah dalam kondisi beraspal. Kondisi jalan yang berbatasan dengan Malaysia tersebut disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan serta kemampuan pendanaan pemerintah.

Ditjen Bina Marga merencanakan pada akhir 2019, dari 850 Km jalan paralel perbatasan Kalbar, 359,25 Km diantaranya sudah beraspal (42 persen) dan 490,52 Km (58 persen) lainnya berkondisi jalan agregat. Gani mengatakan, target tersebut disesuaikan dengan kemampuan alokasi anggaran Pemerintah. Menurutnya, tidak mungkin seluruh kemampuan dana pendanaan hanya diperuntukkan untuk jalan paralel perbatasan Kalbar.

“Jalan perbatasan bukan hanya di Kalimantan Barat, tetapi juga dikerjakan di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat serta di Papua,” sebut Gani.

Menurutnya, kondisi jalan beraspal diutamakan pada region-region yang ada permukiman masyarakat dan pusat pelayanan sosial seperti sekolah dan puskesmas. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah XI, Sugiyartanto menyatakan, bila kebutuhan dana membuka lahan yang dilakukan Zeni TNI-AD per Km nya sebesar Rp. 2-3 miliar, maka anggaran yang dibutuhkan untuk meningkatkan hingga menjadi jalan beraspal sebesar Rp. 8-10 miliar.

Sugiyartanto menuturkan, BBPJN XI pada tahun ini mengalokasikan Rp. 1,8 triliun untuk pembangunan jalan akses dan jalan paralel perbatasan. Sedangkan demi merealisasikan jalan paralel perbatasan tersambung dan fungsional pada akhir 2019, kebutuhan dana pada 2018 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 2,5 triliun dan Rp. 3,2 triliun.

Direktur Pembangunan Jalan menegaskan, penanganan jalan perbatasan merupakan program pemerintah yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga tidak akan dihentikan usai 2019. Secara bertahap, menurut Gani jalan yang kondisinya masih agregat akan ditingkatkan menjadi aspal. Bahkan untuk beberapa spot juga juga akan ditingkatkan kapasitas jalan melalu pelebaran seiring bertambahnya arus lalu lintas kendaraan kedepannya.

Kebutuhan Jembatan di Jalan Paralel Perbatasan.

Tantangan konstruksi jalan paralel perbatasan tidak hanya berupa harus membuka lahan yang masih berupa hutan dan pegunungan, Gani mengatakan tetapi juga kebutuhan akan ratusan jembatan di lapangan. Berdasarkan identifikasi Ditjen Bina Marga, untuk jalan perbatasan di Kalbar jumlah jembatan yang harus dibangun sebanyak 123 jembatan.

“Memang bukan jembatan yang panjang, variasinya antara 20-30 meter, ada juga memang yang sampai 50 meter. Saat ini kondisinya sebagian besar memang masih jembatan sederhana mengunakan kayu atau pohon,” ungkap Gani.

Pada tahun ini, Ditjen Bina Marga akan mengerjakan konstruksi sebanyak 23 jembatan. Dengan alokasi Rp. 191 miliar, paket kontrak tahun jamak 2016-2018 ini akan membangun sejumlah jembatan di ruas Temajuk hingga Badau. Ada empat tipe jembatan yang dikerjakan yaitu jembatan komposit (bentang 20 meter, 25 meter dan 30 meter) , jembatan rangka baja (bentang 50 meter), jembatan panel (bentang 15 meter dan jembatan tipikal box culvert. (Kompu BM)