BATANG HARI – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi pada Kamis (19/01/2023) dalam rangka meninjau kondisi jalan nasional ruas Bulian – Tembesi.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Jambi, Andi Iwan Darmawan Aras dalam sambutannya menyampaikan, kunjungan di Provinsi Jambi meninjau kerusakan jalan yang diakibatkan mobil pengangkut batubara yang melebihi tonase dan berdampak pada masyarakat.

“Tujuan dilaksanakan kunjungan kerja ini dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dari DPR RI dan perlu diketahui ruas jalan nasional di Kabupaten Batang Hari mengalami kerusakan yang cukup parah akibat mobil pengangkut batubara yang melebihi tonase, kerusakan jalan ini berdampak pada aktivitas masyarakat yang menggunakan jalan tersebut,”kata Andi

Dalam kunjungannya Komisi V DPR RI Bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) didampingi oleh Direktur Pembangunan Jalan, Satrio Sugeng Prayitno dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi, Ibnu Kurniawan. 

Dalam paparannya usai tinjauannya, Satrio memaparkan bagaimana kondisi jalan nasional yang ada di Jambi khususnya pada jalan nasional yang dilalui oleh angkutan batubara yang mengalami kerusakan.

“Kondisi jalan yang ada di Provinsi Jambi. Ada 1.318 Km Jalan Nasional yang ada di Provinsi Jambi terdiri dari empat lintas, Lintas Timur, Lintas Tengah, Penghubung Lintas dan Non Lintas serta rencana Jalan Tol yang saat ini sedang dikerjakan adalah dari ruas Bts.Sumsel – Sp.Tempinos sepanjang 15 Km” Papar Satrio

“Dari 1.318 Km Jalan Nasional yang ada di Provinsi Jambi ada tiga ruas jalan yaitu: pertama. Sp. Tembesi - Sp. Niam - Tebo - Muara Bungo Sepanjang 167,8 Km; kedua Sarolangun - Bangko - Muara Bungo – Batas Provinsi Sumatera Barat Sepanjang 212,1 Km; dan ketiga Sarolangun - Sp. tembesi - Muara Bulian - Kota Jambi – Pelabuhan Talang Duku Sepanjang 223,3 Km ini yang terdampak kegiatan angkutan batubara. Jadi dari 1.318 Km yang terdampak dari angkutan batubara adalah 603 Km, ini hampir separuhnya” lanjut Satrio.

Satrio juga menyampaikan ada beberapa penyebab kerusakan jalan yang terjadi akibat Over Dimension dan Over Loading (ODOL) tingginya volume, tonase dan Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) kendaraan angkutan batubara yang melewati jalan nasional tersebut.

“Ada empat hal yang terkait dengan kegiatan Over Dimension dan Over Load (ODOL) yaitu kerusakan jalan (amblas), kemudian penyempitan badan jalan dengan adanya parkir yang kita lihat tadi disepanjang jalan, kerusakan (ruting) terutama pada persimpangan akibat tingginya volume dan tonase yang dilalui oleh kendaraan batubara, kerusakan pada pavement-nya akibat kapasitas dan tonase yang dilewati angkutan batubara,” ujar Satrio

“Selain tonase dan dimensi, dari survei LHR Tahun 2020 – 2022 terjadi Kenaikan Jumlah Kendaraan mencapai 197,85 %, jadi perlu ada policy untuk mengatur lebih lanjut,” sambungnya

Satrio menjelaskan juga, di BPJN Provinsi Jambi masih terdapat backlog anggaran dalam kegiatan preservasi jalan. Terdapat backlog anggaran dari kebutuhan Rp.1,2 Triliun hanya tersedia Rp.440 miliar untuk alokasi dana preservasi jalan. Untuk data kemantapan dari ruas Sorolangun – Talangduku dari kebutuhan dana Rp.533 miliar, hanya tersedia Rp.85 miliar. 

Dalam kesempatan yang sama, Ibnu menyampaikan kondisi Jalan Nasional yang ada di Provinsi Jambi hingga akhir tahun 2022 mencapai 86,99% atau 1.142,69 Km dan prediksi kondisi jalan semester II tahun 2023 kemantapan jalan mencapai 88,71%(1.165,17 Km)

“Untuk kemantapan jalan nasional di Provinsi Jambi Tahun 2022 berdasarkan hasil survei semester II mencapai 86,99% atau mencapai 1.142,69 Km, dan prediksi kondisi jalan pada Tahun 2023 sepanjang 1.165,17 Km atau 88,71% ” kata Ibnu.

“Jadi untuk alokasi dana preservasi jalan di Provinsi Jambi secara keseluruhan Rp.440 miliar, tapi untuk ruas jalan yang kita kunjungi khusus ini, itu hanya Rp.85 miliar dan Rp.85 miliar itu tidak semuanya untuk pekerjaan efektif, tapi juga untuk pekerjaan rutin jalan, rutin kondisi, holding dan rekonstruksi” tutup Ibnu. (aro)