Home Logo

ID EN

Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Menangani Pasca Banjir Lebak Banten


 21 Februari 2020 |   Berita/Umum |   360

Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Menangani Pasca Banjir Lebak Banten
Foto: Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Menangani Pasca Banjir Lebak Banten

Januari tahun 2020 banjir bandang melanda beberapa kecamatan di kabupaten lebak provinsi Banten. Masyarakat yang terdampak banjir diwajibkan untuk mengungsi ke lokasi pengungsian. Ada sekitar 900 warga yang terkena dampak banjir di kabupaten tersebut. Penyebab banjir bandang tersebut karena curah hujan yang sangat tinggi dan menyebabkan air sungai cibeurang meluap. Tak hanya banjir, tanah longsor pun melanda daerah tersebut. Hal itu menyebabkan daerah tersebut menjadi terisolasi.

 

Komisi V DPR RI dan mitra kerja terkait meninjau kondisi pasca bencana di Kabupaten Lebak pada Kamis (20/2). Dalam kunjungan tersebut Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BMKG, Basarnas dan Kementerian Desa tertinggal melangsungkan pertemuan terkait program dan kegiatan mitra kerja Komisi V DPR RI dalam upaya rekonstruksi Infrastruktur dan Transportasi pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di kantor bupati kabupaten lebak.

 

Dalam penanganan pasca banjir bandang di lebak, Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Sesuai dengan tugas nya pemerintah provinsi menangani jalan provinsi sedangkan Kementerian PUPR menangani ruas jalan nasional. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta Hari Suko Setiono menjelaskan, untuk jalan nasional tidak terlalu bermasalah tetapi jalan kabupaten terkait dengan jembatan-jembatan yang hanyut kita ditugaskan untuk membantu kabupaten untuk mengganti jembatan-jembatan yang hanyut itu. Dari hasil survei ada 31 jembatan yang terkena dampak banjir bandang tersebut. Dari 31 jembatan itu, 2 jembatan di tangani kabupaten, kemudian dari 29 ada 3 jembatan dalam kondisi baik dan sisa 26 jembatan harus dilakukan rehabilitasi dan penggantian. Dari 26 jembatan, 8 jembatan masuk dalam area karian DAM. Sehingga tidak perlu penggantian.

 

Sehingga yang kita lakukan penanganan 18 jembatan yang terdiri dari 15 jembatan gantung, 2 jembatan Komposit dan 1 jembatan Rangka “jelas hari. Itu kita tangani di dalam masa transasi pemulihan bencana dan ditargetkan 4 bulan selesai. Dari 18 jembatan itu ada 6 jembatan gantung yang merupakan sumbangan CSR dari perusahan BUMN dan ACT “lanjut Hari. 2 jembatan dibangun oleh Bukaka , 1 jembatan oleh Wijaya Konstruksi, 1 Jembatan dibangun oleh Adhi Karya dan 2 jembatan dibangun oleh ACT. Jadi total ada 6 jembatan yang dibangun dari CSR dan 12 Jembatan ditangani oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta.

 

Dalam pertemuan tersebut Komisi V DPR RI meminta mitra kerja untuk berkolaborasi dalam hal penanganan pasca bencana banjir. Wakil bupati lebak Adi sumardi mengatakan dalam pertemuan tersebut masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dalam menangani pasca banjir bandang agar kejadian tersebut tidak terulang kemudian hari. (KompuBM)