Setelah meninjau pembangunan Jembatan Kapuas Tayan, Direktur Jenderal bina Marga, Hediyanto W Husaini, menuju Entikong untuk meninjau pembangunan jalan perbatasan Indonesia-Malaysia pada Kamis (23/11). Direktorat Jenderal Bina Marga melaksanakan tugas pembangunan jalan akses dan jalan paralel di perbatasan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan.

Sebagai informasi, jalan akses perbatasan adalah jalan menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN), sementara jalan paralel perbatasan merupakan jalan yang sejajar dengan garis batas antara negara Indonesia dan Malaysia. Dari total 7 PLBN yang ada di Indonesia, 3 di antaranya terdapat di wilayah Kalimantan, yakni PLBN Aruk di Kabupaten Sambas, PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, dan PLBN Nanga Badau di Kabupaten Kapuas

Dirjen Bina Marga menyebutkan bahwa total panjang pembangunan jalan paralel perbatasan di Kalimantan Barat adalah 1.793km dan ditargetkan tahun 2019 jalan paralel perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara sudah tersambung dan fungsional untuk dilalui oleh kendaraan baik umum mauoun pribadi.

Hingga saat ini, sepanjang 1.039km jalan perbatasan yang sudah tersambung. Diperkirakan setiap tahunnya, pemerintah bisa membuka lahan 200km hingga 250km untuk jalan paralel perbatasan."Di tahun 2016, jalan yang dekat dengan Malaysia akan kita selesaikan. Targetnya, dari Temajuk sampai ke Nanga Badau sudah bisa kita lewati akhir 2016 walau masih jalan kerikil. Panjangnya hampir 500km," ujar Hediyanto.

Hediyanto menambahkan bahwa pembangunan jalan akses perbatasan tak kalah pentingnya. Saat ini sedang dibangun jalan akses Balai Karangan - Entikong sepanjang 21km, terdiri atas 4 lajur yang rencananya akan selesai tahun depan. "Apabila jalan ini selesai dibangun, kita akan memiliki jalan yang lebih bagus daripada Malaysia. Karena kita bertekad membangun infrastruktur jalan bukan hanya untuk mendukung transportasi tapi juga dapat menjadi kebanggaan," tegas Hediyanto.

Dalam konstruksi jalan paralel perbatasan, Direktorat Jenderal Bina Marga menggandeng Direktorat Zeni Angkatan Darat untuk melaksanakan pembangunannya. Kolonel Czi M. Munib selaku Wakil Direktur Zeni Angkatan Darat menyatakan tidak ada hambatan yang cukup berarti dalam membangun jalan paralel di Kalimantan Barat.

"Kami melakukan pendekatan personal terhadap masyarakat sehingga tidak ada kendala berarti dalam masalah pembebasan lahan. Yang menjadi tantangan bagi kami hanyalah masalah distribusi alat berat karena kondisi medan yang cukup sulit," terangnya. Ia menambahkan bahwa tantangan terberat sebenarnya ada di proyek pembangunan jalan paralel di Kalimantan Utara karena jalurnya melewati hutan yang sangat lebat.

Progres saat ini jalan paralel di Kalimantan Barat sudah mencapai 94%, yakni akses jalan sudah terbuka, tapi kondisinya masih jalan tanah. Ditargetkan, akhir tahun ini jalan tersebut sudah fungsional, yakni sudah bisa dilalui oleh kendaraan walau belum teraspal. (KompuBM)