Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto menilai investasi di Indonesia yang masih terpusat di Jawa kurang baik bagi pengembangan wilayah lain di nusantara. Hal tersebut menurutnya bias dipahami karena dari 250 juta jiwa penduduk, 57,5 persen diantaranya tinggal di wilayah Jawa.

Arie menyampaikan hal tersebut saat mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan sambutan pembukaan Seminar Indonesia Economic Outlook 2017 yang diselenggarakan oleh Koran Sindo Group di Pullman Hotel, Jakarta pada Selasa (31/1).

“Ini sangat tidak baik. Akhirnya mempengaruhi iklim investasi yang selama ini terbukti hanya terpusat di Jawa saja. Tak heran jika selama ini ada gap antara Pulau Jawa dengan pulau lainnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dirjen Bina Marga menuturkan, gap antara wilayah barat dan timur di Indonesia berakibat biaya logistik menjadi sangat mahal. Kondisi tersebut merugikan, karena Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah tapi belum dimanfaatkan dengan optimal.

Menyadari hal tersebut, pemerintahan Joko Widodo mengubah pola pembangunan yang dimulai dari luar Jawa. Arie mengatakan, pada tahun ini di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga komposisi alokasi anggaran wilayah timur dengan barat adalah 60 persen berbanding 40 persen.

“Dengan begitu, pembangunan dan perekonomian dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Ini yang menjadi konsen kami dalam beberapa tahun ke depan,” tegasnya.

Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga dan Ditjen Cipta Karya juga fokus membangun kawasan perbatasan. Untuk infrastruktur Ditjen Bina Marga membangun jalan perbatasan di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Menanggapi komentar negatif bahwa membangun jalan perbatasan hanya membuang-buang biaya dan tidak menguntungkan, Arie menegaskan, pembangunan ini untuk membangun pertumbuhan baru bagi masyarakat perbatasan.

“Selama ini tidak ada pembangunan, masyarakat perbatasan tidak bias mengalami pertumbuhan. Jadi kami harus membangun infrastruktur yang memadai disana,” tuturnya.

Pemerintah pun berharap dengan hal tersebut, kawasan perbatasan Indonesia tidak lagi menjadi halaman belakang negara, melainkan teras atau halaman depan negara yang menjadi prestise bagi negara di wilayah perbatasan. (KompuBM)