Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Australia membahas pengalaman dan strategi mitigasi Covid-19 di sektor jalan raya. Berbagai topik menarik dibahas dalam webinar kedua negara tersebut diantaranya mengenai dampak Covid-19 terhadap konstruksi dan pemeliharaan jalan maupun juga penerapan protokol kesehatan pada konstruksi jalan dan jembatan pada masa adaptasi kebiasaan baru.

Turut bergabung dalam webinar yang diadakan pada Selasa (22/9) tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedy Rahadian. Pandemi Covid-19 membawa dampak terhadap seluruh sektor kehidupan manusia, termasuk bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Dalam seminar online yang berlangsung lebih dari dua jam tersebut, berbicara sebagai narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Marga yaitu Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Miftachul Munir, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Thomas Setiabudi Aden dan Direktur Jalan Bebas Hambatan Budi Harimawan Semihardjo.

Sedangkan dari Australia, Direktur Delivery Otoritas Infrastruktur Transportasi Utama Negara Bagian Victoria Matthew Gault, Direktur Delivery Proyek Jalan Utama Victoria Tony Carecos dan juga Direktur Pelaksana Metro Tenggara Dinas Perhubungan Victoria, Vince Punaro. Dalam materinya mereka menyampaikan apa dampak dari pandemic Covid-19 dan apa yang mereka lakukan untuk menghadapinya khususnya di sektor transportasi dan konstruksi jalan.

Untuk pekerjaan konstruksi jalan di lapangan misalnya, apa yang dilakukan otoritas Negara Bagian Victoria secara umum relatif serupa dengan apa yang dilakukan Ditjen Bina Marga diantaranya penerapan protokol kesehatan di area kerja, pembatasan kontak fisik dan sosial para pekerja, pemeriksaan kesehatan rutin terhadap pekerja dan yang utama pemakaian aplikasi atau teknologi digital sebagai upaya mitigasi.

“Pada level kebijakan ada kemiripan apa yang dilakukan Pemerintah Negara Bagian Victoria dengan apa yang diterapkan Ditjen Bina Marga, tetapi tantangannya disini mungkin adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan kita semua terhadap penerapan protokol kesehatan di lapangan pada era normal baru seperti saat ini,” ucap Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian usai mengikuti pemaparan materi dari seluruh narasumber.

Hedy juga menyoroti pemanfaatan teknologi ataupun aplikasi digital untuk pengawasan dan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di area pekerjaan konstruksi. Dengan teknologi digital tersebut, dapat dipantau kedisplinan para pekerja dalam menjalan protokol kesehatan termasuk membantu upaya pelacakan (tracing) terhadap siapa saja yang sempat melakukan kontak jika ada pekerja yang terpapar virus corona.

Lebih lanjut Dirjen Bina Marga juga mengatakan, pemanfaatan teknologi digital pada sektor konstruksi jalan dan jembatan meningkatkan efisiensi biaya seperti melalui teknologi Building Information Modeling. Upaya serupa antara Indonesia dan Australia juga diantaranya adanya program bagi pekerja terdampak pandemi melalui kegiatan padat karya tunai.

Dengan penerapan kebijakan di lapangan yang ketat serta pelibatan teknologi digital, sektor konstruksi transportasi dan jalan di Victoria hingga saat ini belum ditemukan adanya kasus positif di area kerja. Tidak hanya itu, seluruh pekerjaan konstruksi juga berlangsung dengan baik dan progresnya masih berjalan sesuai perencanaan.             

Dampak Pandemi dan Upaya Mitigasi dalam Proyek Ditjen Bina Marga

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Miftachul Munir mengatakan Kementerian PUPR melaksanakan kebijakan realokasi anggaran dan refokus kegiatan sebagai tindak lanjut terhadap Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

“Kementerian PUPR melakukan tiga hal terhadap pelaksanaan Inpres tersebut yaitu pertama penghematan pada aspek biaya perjalan dinas dan paket meeting sebesar 50 persen dari anggaran yang tersisa dan belum digunakan,” sebut Munir

“ Kedua juga penundaan terhadap paket-paket kontrak yang belum selesai lelang dan yang pengerjaan teknisnya bisa dilakukan tahun depan serta yang ketiga adalah perpanjang masa kerja atau relaksasi untuk paket yang semula single years menjad multiyear dan rekomposisi alokasi anggaran multiyear tahun ini supaya lebih panjang masa kerjanya,” lanjutnya.

Ditjen Bina Marga merealokasi dan melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 17,553 triliun (38,4 persen) dari total anggaran tahun 2020 yang semula Rp 45,659 triliun.  Meskipun mengalami realokasi dan refocusing anggaran, progres fisik pekerjaan di lapangan masih sesuai rencana, saat ini  sebesar 54,06 persen (per 22 September). Konstruksi tetap berjalan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan dan hingga saat ini tidak ada satu pun pelaksanaan fisik yang dihentikan.

Sementara Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Thomas Setiabudi Aden menuturkan, pada masa pandemic Covid-19, penanganan jalan dan jembatan mengikuti panduan Instruksi Menteri PUPR No. 2 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Covid-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Dalam Inmen tersebut diatur antara lain pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Covid-19, mekanisme protokol pencegahan Covid-19 di area konstruksi, identifikasi potensi resiko Covid-19 di lapangan serta penyediaan fasilitas kesehatan di area kerja.

Thomas mnyebutkan, Satgas Pencegahan Covid-19 Ditjen Bina Marga bertugas antara lainmengawasi penerapan penanganan Covid-19, mengumpulkan data status pekerja dan pegawai yang terindikasi/terkonfirmasi Covid-19, sosialisasi penanganan Covid-19,  berkoordinasi dengan Satgas Pencegahan Covid-19 di tingkat Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional serta melaporkan data monitoring kepada Satgas Kementerian PUPR.

Dalam seminar online selama dua jam tersebut, bertindak juga sebagai narasumber Direktur Jalan Bebas Hambatan Budi Harimawan Semihardjo yang menjelaskan mengenai efek Covid-19 pada skema investasi jalan tol di Indonesia. Budi menerangkan pandemic berdampak terhadap bidang usaha jalan tol baik yang masih tahap konstruksi maupun yang sudah tahap operasional. pada tahap konstruksi, dampaknya adalah perlambatan pekerjaan karena tertundanya proses pembebasan tanah dan penundaan pekerjaan sementara jika ada pekerja yang terindikasi terpapar virus Corona.

“Efek lainnya adalah keterbatasan jumlah pekerja dan terlambatnya pengantaran material konstruksi, biaya tambahan untuk fasilitas kesehatan di lapangan dan juga penundaan proses financial close,” sebutnya.

Sedangkan dampak untuk yang fase operasional adalah karena adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Maret-Juni, jumlah lalu lintas harian kendraan pada ruas-ruas jalan tol di Jakarta, Jawa Barat dan Banten mengalami penurunan sekitar 42 persen-60 persen. Menyadari situasi tersebut, pemerintah melakukan mitigasi Covid-19 di sektor jalan tol dengan memberikan stimulus kepada badan usaha jalan tol yang terdampak dan juga pelaksanaan program padat karya tunai untuk mengurangi angka pengangguran pada masa pandemic seperti ini.

Sebagai upaya menjaga iklim investasi dan keberlanjutan sektor usaha jalan tol, pemerintah akan memberikan stimulus kepada BUJT terdampak melalui beberapa skema yang sedang dibahas yaitu antara lain perpanjang masa konsesi, penyesuaian tariff tol, penyesuaian tarif tol awal, perpanjangan masa konstruksi, penundaan kewajiban seperti pelebaran jalan dan pembangunan rest area.

Sementara pelaksanaan program Padat Karya Tunai  di jalan tol selain untuk pengurangan pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat setempat dengan pelibatan mereka dalam proyek pemeliharaan jalan dan jembatan yang relatif tidak memerlukan ketrampilan khusus dan teknologi tingkat tinggi. Pada tugas pemeliharaan rutin jalan tol, program padat karya memperkerjakan 34.063 orang dengan anggaran Rp 228,1 miliar. Sedangkan untuk pekerjaan non rutin menyerap 8.472 pekerja dengan alokasi dana Rp 29,8 miliar.