Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga terus berupaya melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan guna meningkatkan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, hingga Juli 2023 progress fisik pelaksanaan anggaran di Direktorat Jenderal Bina Marga pada TA 2023 telah mencapai 29,04%.

Sementara, progress keuangan pada TA 2023 sebesar Rp14,75 T atau 26,08% dari pagu anggaran sebesar Rp56,57 T.

Pada TA 2023, realisasi fisik Direktorat Jenderal Bina Marga pada pelaksanaan dukungan 5 kawasan DPSP yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang telah mencapai 25,94% dan realisasi keuangannya 24,66% atau Rp233,99 M dari pagu Rp948,84 M. Untuk pelaksanaan padat karya, telah terealisasi Rp1,09 T dan menyerap 38.696 tenaga kerja dari target 80.000 tenaga kerja.

“Pada TA 2023, Direktorat Jenderal Bina Marga telah menyelesaikan pembangunan jalan perbatasan Nunpo – Inbate – Napan di  NTT, dan Jalan Long Bagun – Tering 1 di Kalimantan Timur. Kemudian Jalan Prigi – Klatak – Brumbun (Jawa Timur) dan Balige By Pass (DPSP Danau Toba). Telah diselesaikan pula Jembatan Kretek 2 di DIY dan Jembatan Tukad Bindu di Bali,” kata Hedy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Selasa (4/7) di Jakarta.

Sementara, untuk pelaksanaan pekerjaan yang tengah dilakukan (on-going) meliputi JJLS (Pansela) di Jawa Timur, Dukungan Jalan Perbatasan dan Akses PLBN di Kalimantan Barat dan Kep. Riau, Pembangunan Jembatan Bentang Panjang di Kalimantan Barat, Pembangunan Flyover di Jawa Timur dan Sumatera Selatan. Pada TA 2023, Direktorat Jenderal Bina Marga juga tengah merencanakan pembangunan 89 unit jembatan gantung yang tersebar di 24 Balai Besar/ Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di seluruh Indonesia.

“Sementara pagu indikatif pada TA 2024 sebesar Rp49 T dengan alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan (Rp17,24 T), infrastruktur jembatan (Rp2,68 T), Infrastruktur IKN (Rp11,86 T), preservasi jalan dan jembatan dan off pavement (Rp3,75 T), pembangunan jembatan gantung (Rp0,68 T), peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 44,37 km (Rp4,56 T), peningkatan aksesibilitas flyover, underpass, terowongan sepanjang 1.483 meter (Rp0,42 T), preservasi jalan dan jembatan nasional (Rp5,42T), dan dukungan manajemen (Rp2,39 T),” jelas Hedy.

Dalam kesempatan tersebut, Hedy juga mengusulkan penambahan anggaran untuk TA 2024 terkait dengan kebutuhan penugasan pengembangan IKN Nusantara dan peningkatan konektivitas jalan daerah sesuai dengan Inpres No.3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

“Kita akan coba mengusulkan tambahan anggaran TA 2024 karena pagu indikatif sebesar Rp49 T belum mengakomodir penugasan Perpres No.31 Tahun 2023 mengenai percepatan pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP untuk mendukung IKN. Kemudian penugasan untuk pembangunan jalan tol akses IKN seksi 6A, 6B, 6C seksi 1 dan seksi 5B yang ditargetkan selesai pada 2024,” tandas Hedy.

Saat ini, dukungan infrastruktur IKN Nusantara yang tengah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga antara lain, pembangunan jalan lingkar sepaku segmen 4 yang konstruksi fisiknya mencapai 34,79%, jalan tol IKN segmen KKT Kariangau – Sp. Tempadung dengan progress fisik 24,55%, dan pembangunan duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek dengan progress fisik 11,60%. Masih terdapat pula 11 paket kegiatan di IKN Nusantara yang sedang dalam tahap persiapan konstruksi.

Sementara, terkait pelaksanaan Inpres No.3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, sedang pada tahap persiapan sebelum memasuki tahap konstruksi yang rencananya dimulai pada Juli 2023 ini. Hingga saat ini, alokasi pelaksanaan Inpres Jalan Daerah Tahap I yang telah dipenuhi sebesar Rp7,44 T dari usulan sebesar Rp14,64 T. (*)