Berita

Beranda Berita Hemat Anggaran Pembangunan Sebesar 11%, Kementerian PUPR Bangun Fly Over Purwosari di Kota Solo Menggunakan Teknologi Mortar Busa
Beranda Berita Hemat Anggaran Pembangunan Sebesar 11%, Kementerian PUPR Bangun Fly Over Purwosari di Kota Solo Menggunakan Teknologi Mortar Busa

Hemat Anggaran Pembangunan Sebesar 11%, Kementerian PUPR Bangun Fly Over Purwosari di Kota Solo Menggunakan Teknologi Mortar Busa

  •  13 Mar 2020
  • Berita/Umum
  • 2050 viewed
Foto: Hemat Anggaran Pembangunan Sebesar 11%, Kementerian PUPR Bangun Fly Over Purwosari di Kota Solo Menggunakan Teknologi Mortar Busa

Solo – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Kerja Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah Direktorat Jenderal Bina Marga memulai pembangunan Fly Over Purwosari di Kota Solo – Jawa Tengah menggunakan Teknologi Mortar Busa yang merupakan terobosan terbaru dalam menghemat biaya anggaran sebesar 11%.

“Pembangunan Fly Over Purwosari konstruksinya memakai teknologi Mortar Busa dikembangkan secara sederhana menggunakan metode timbunan ringan struktur baja bergelombang dicampur dengan bahan pasir dan semen yang telah diatur mutu kekuatannya sehingga memiliki keunikan dalam menghemat anggaran belanja konstruksi sebesar 11%,” ujar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah Alik Mustakim, di Hotel Alila – Solo, Kamis (12/3/20).

Fly Over kedua sepanjang 201 meter yang dibangun setelah Fly Over Manahan di Kota Solo ini nantinya akan menjadi jawaban dalam mengatasi kemacetan yang sering terjadi di salah satu 6 perlintasan sebidang rel kereta Solo – Yogyakarta khususnya bagi kendaraan yang melintas pada saat jam sibuk di Jalan Slamet Riyadi.

Fly Over Purwosari yang akan menjadi salah satu icon terbaru pintu masuk kendaraan menuju Kota Solo ini dibangun sebagai pendukung program 400 perlintasan sebidang kereta api semi cepat Jakarta – Surabaya.

Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Kota Solo juga telah melakukan diskusi bersama dengan 400 Stakeholder terkait yang terdampak pembangunan sekaligus menerima aspirasi masyarakat agar pembangunan berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan khususnya masalah pembebasan lahan. (Dms)