Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) resmi lakukan kerjasama melalui Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan infrastruktur nasional. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar bersama Inspektur Jenderal (Irjen) TNI, Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa yang berlangsung di Pendopo Kementerian PU, Jakarta Selatan pada hari Senin (21/07/25).

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti dalam sambutannya menyampaikan bahwa nota kesepahaman antara Kementerian PU dan TNI ini mencakup kerja sama strategis di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, sistem penyediaan air minum dan sanitasi, penataan bangunan gedung, pengelolaan rumah negara dan prasarana strategis serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan memprioritaskan wilayah-wilayah terluar, tertinggal dan perbatasan serta rawan bencana.

“Salah satu contoh konkret adalah pembangunan akses jalan dan jembatan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara, dimana TNI terlibat langsung dalam pelaksanaan konstruksi,” Ujar Diana.

Wakil Menteri PU menyampaikan terimakasih kepada Panglima TNI dan seluruh jajaran yang telah berperan aktif dalam pembukaan akses jalan di daerah tertinggal dan rawan konflik. Sebuah kontribusi strategis dalam mempercepat pembangunan serta memperkuat rasa aman dan kesatuan bangsa.

“Nota Kesepahaman antara Kementerian PU dan TNI mencakup sektor-sektor vital, salah satunya adalah konektivitas. Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti melalui Perjanjan Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Bina Marga dengan Aster Panglima TNI,” jelas Diana.

Mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Muhammad Saleh Mustafa menyampaikan, nota kesepahaman ini merupakan keinginan bersama untuk mewujudkan asta cita pemerintah antara Kementerian Pekerjaan Umum dan TNI dalam menyukseskan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Sejak dimulainya kerjasama Kementerian PU dengan TNI Tahun 2020, telah banyak hasil yang dicapai khususnya dalam capaian strategis yang berdampak langsung terhadap pembangunan nasional, terutama di daerah-daerah terpencil, perbatasan dan wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal)," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar menambahkan, MoU ini merupakan lanjutan sebelumnya dari 2015 yang berakhir 2025, dan diperpanjang 5 tahun kedepan. Khusus di Ditjen Bina Marga dengan pembangunan jalan di daerah 3T, seperti di Papua, Kalimantan dan sebagainya, yang selama ini menggunakan swakelola tipe II yang dikerjasamakan dengan pihak TNI.

“Dan harapan kami kerja sama yang sudah bagus selama ini terjalin, ini terus bisa kita tingkatkan sehingga kualitas, konektivitas pembangunan jalan di wilayah indonesia juga bisa terselenggara dengan baik,” tambah Roy.

Roy juga menjelaskan bahwa didaerah 3T perlu perhatian khusus dalam pembangunan, daerah ini memiliki kecenderungan tidak ada peminat penyedia jasa atau kontraktor, kemudian dari faktor keamanan dan kesulitan pekerjaan yang mungkin hanya bisa dilaksanakan oleh TNI.

“Sehingga pola kerja sama ini akan kami maksimalkan dengan TNI, dan daerah-daerah 3T ini tidak lagi jadi hambatan kita untuk melaksanakan pembangunan kedepan, dan di TNI memiliki korps Zeni TNI yang memiliki keahlian untuk nmelakukan pembangunan infrastruktur,” jelas Dirjen Bina Marga.