Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Pemerintah Kota Bandung sepakat mendorong percepatan realisasi Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR). Keberadaan jalan yang rencananya akan dibiayai oleh pinjaman Pemerintah Jepang tersebut dinilai penting guna mengurai kemacetan di Kota Bandung.

“Kami duduk bersama dengan Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bandung percepat kegiatan konektivitas di Bandung, salah satunya Bandung Intra Urban Toll Road, sudah lama terkendala sejak tahun 2010, ini kita dorong dan kita berkomtmen,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto usai menggelar Rapat Koordinasi dengan Wakil Gubernur Jabar Dedy Mizwar di Kantor Ditjen Bina Marga, Jakarta pada Selasa (31/1) siang.

Komitmen kedua Pemerintah Daerah berupa pengadaan lahan untuk proyek BIUTR itu sangat penting sebagai syarat dari Bappenas untuk kemudian diproses pinjamannya kepada Badan Kerja Sama Jepang JICA. Arie mengatakan, kesepakatan pihaknya dengan Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung akan dituangkan dalam nota kesepahaman yang rencananya akan ditandatangani pada minggu kedua Februari.

Berdasarkan data Ditjen Bina Marga, ada enam pekerjaan yang akan dilakukan terkait BIUTR yaitu akses Pasteur-Pasupati (2,6 Km), Pasupati-Soekarno Hatta (12,3 Km), Soekarno Hatta-Gedebage (2 Km), dan flyover Gedebage-Interchange 149 (2,66 Km), flyover Kopo-Lewi Panjang (1,3 Km) dan flyover Kiaracondong-Buah Batu (1,96 Km).

Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Rachman Arief mengatakan, kecuali pekerjaan pembangunan Pasupati-Soekarno Hatta yang baru akan dilakukan pada fase II, lima paket pekerjaan lainnya akan dilakukan pada fase I. Ditargetkan konstruksi BIUTR bias rampung dalam dua tahun.

“Kita usulkan pinjaman JICA, sudah masuk green book Bappenas, untuk itu pelaksanaannya tergantung komitmen Pemerintah Daerah khususnya pengadaan tanah. Kita akan segera buat MoU, diatur siapa melakukan apa, dan jadwal waktunta, untuk kemudian kita bawa ke Bappenas,” sambung Arief.

Lahan Cisumdawu

Dalam pertemuan dengan Pemprov Jabar tersebut, Dirjen Bina Marga juga menyampaikan bantuan percepatan pembebasan lahan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) khususnya untuk fase III yaitu ruas Cileunyi-Rancakalong yang hingga saat ini pengadaan tanahnya baru 36 persen. Pemprov Jabar diharapkan bantuannya untuk memfasilitasi pembebasan lahan milik STPDN di empat desa dengan Kementerian Dalam Negeri serta pembebasan tanah kas daerah di tiga desa.

“Bila ini bisa segera dilakukan, maka proges pembebasan tanah akan meningkat menjadi 68 persen, ini penting guna memenuhi syarat pencairan pinjaman Tiongkokyang mengharuskan pembebasan tanah minimal 60 persen baru kemudian bias dibangun,” ungkap Dirjen Bina Marga.

Berdasarkan data Ditjen Bina Marga tanah milik STPDN terdapat di Desa Cibeusi (29,82 Ha), Desa Sindangsari (12,47 Ha), Desa Cileles (9,07 Ha) dan DEsa Cilayung (9,27 ha). Sedangkan tanah kas daerah berada di Desa Cilayung (320 m2), Desa Mekarsari (5.536 m2), dan Desa Margaluyu (176 m2).

Sebagai informasi, jalan tol Cisumdawu yang memiliki panjang 60 Km ditargetkan selesai konstruksinya pada 2019. Jalan tol yang kosntruksinya terbagi menjadi enam seksi penting guna menunjang Bandar Udara Internasional Baru di Kertajati. Seksi I dan II (Cileunyi-Sumedang) dibangun oleh Pemerintah dengan dana pinjaman Tiongkok. Sementara Seksi III – VI (Sumedang-Dawuan) dibangon oleh swasta dengan Badan Usaha Jalan Tol adalah PT Citra Karya Jabar Tol.   (Kompu BM)