Home Logo

ID EN

Direktur PJJ Lantik Pejabat Satker Balai Jalan Aceh, Medan dan Padang


 11 Januari 2017 |   Berita/Umum |   50

Direktur PJJ Lantik Pejabat Satker Balai Jalan Aceh, Medan dan Padang

 

 

 

 

Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga,Rachman Arief melantik pejabat perbendaharaan Satuan Kerja (Satker) dilingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) I Banda Aceh,BBPJN II Medan dan BPJN III Padang Direktorat Jenderal Bina Marga di Balai Diklat PU Wilayah I Medan pada Rabu (11/1). Pejabat yang dilantik berjumlah 114 orang.

Dalam sambutannya, Pengangkatan dan pelantikan pejabat perbendaharaan adalah sesuatu yang alami dan selalu akan terjadi dalam suatu organisasi, hal ini disebabkan adanya pejabat perbendaharaan sebelumnya yang memasuki masa purna karya bhakti, mutasi, promosi dan rotasi serta pejabat yang meninggal dunia.

Selain itu bahwa telah kita ketahui bersama, dengan telah terbentuknya UPT Balai baru yang semula berjumlah 11 Balai Jalan bertambah menjadi 18 Balai Jalan + 1 Balai Jembatan Khusus dan Terowongan, yang telah ditindaklanjuti dengan pelantikan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas maka selanjutnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan pekerjaan perlu segera dilakukan pelantikan Pejabat Perbendaharaan.

Direktur PJJ meminta kepada seluruh kegiatan Satker dapat dimulai dan dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya dengan cara yang akuntabel dan hasilnya dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat pengguna dan pemanfaat jalan.

Pada kesempatan ini pula saya juga berpesan , “Uang negara yang kita emban/dikelola oleh kita merupakan tugas yang diberikan oleh negara kepada kita selaku pengguna anggaran, jadi harus kita kerjakan sesuai amanah dan bertanggungjawab, mengenai resiko dan dampak dalam pengelolaan keuangan yang dirasakan sebagai individual harus dapat kita minimalisir/hilangkan”.

Rachman Arief menambahkan, Ditjen Bina Marga mempunyai tantangan utama pada akhir 2019 yaitu target kondisi 98% Mantap dan pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 1.000 Km, pembangunan jalan nasional sepanjang 2.650 km, pembangunan flyover/underpass pada perlintasan Kereta Api (KA) dan kota Metropolitan sepanjang 15.000 m dan dukungan terhadap jalan sub nasional sepanjang 500 Km.

Peran Kementerian PUPR sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi,hal ini yang menjadi pekerjaan kita saat ini. Kenali wilayahnya,kenali daerahnya,untuk membangun wilahnya agar lebih maju lagi. Dalam kesempatan tersebut dia menegaskan, dalam penanganan preservasi jalan saat ini kita sudah menggunakan kontrak-kontrak pekerjaan long segment dimana beberapa program penanganan jalan dalam satu ruas dijadikan dalam satu kontrak.

Saya mengingatkan kepada saudara untuk membaca secara detail isi kontrak tersebut dan didalam pengawasan pekerjaan, saudara saya harapkan lebih berani untuk menegur dan bila perlu melakukan usulan pemutusan kontrak kepada penyedia jasa apabila berkinerja tidak baik. (KompuBM)