Jambi-Kepala Balai Jalan Nasional IV, Junaidi, meyakinkan rombongan Komisi V DPR RI bahwa kemantapan jalur utama pada jalur logistik Jalan Lintas Timur Batas Riau-Jambi-Batas Sumsel akan menjadi program prioritas jalan nasional Provinsi Jambi tahun 2018 pada paparannya dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI yang dilakukan pada 29 Oktober sampai 2 November 2017. Rombongan mengawali perjalanan darat mulai dari Kabupaten Muara Bungo sampai ke Kota Jambi. Direktur Jembatan Ditjen Bina Marga, Iwan Zarkasi, turut mendampingi lawatan yang dilakukan pada masa reses Komisi V DPR RI tersebut.

Pemberhentian pertama dilakukan di Simpang Niam-Lubuk Kambing untuk melihat kondisi jalan yang saat ini rusak berat. Menurut keterangan Arief Tria, PPK 02 (Ma.Tebo-Merlung, Sei Bengkal-Batas Kab. Batanghari/Ma.Tebo dan sekitarnya) bahwa ruas tersebut adalah upgrading dari jalan daerah menjadi jalan nasional pada 2015 lalu. Sehingga, penanganan memang belum bisa optimal. Padahal, jalan ini sangat vital sifatnya. Saat ini penanganan Simpang Niam – Lubuk Kambing hanya 3 km. Tahun 2016 dikerjakan sepanjang 2 km, jadi total baru 5 km yang ditangani. Sehingga kondisi yang rusak parah masih tersisa 50 km.

“Kalau tidak ada jalan ruas Simpang Niam-Lubuk Kambing-Merlung itu, selama ini mereka mutar lewat Jambi. Jadi kalau dihitung, dari Damas Raya ke Merlung itu 120 km ditambah 300 km. Sehingga total jarak perjalanan adalah 300 km. Dengan adanya Simpang Niam, bisa memangkas jarak perjalanan kira-kira 207 km. Bayangkan hematnya waktu perjalanan dan ongkos yang dikeluarkan,” jelas Arief.

“Khusus untuk kendaraan berat, kalau jalan ini jadi, bisa memecah volume kendaraan dan menghindari penumpukan kendaraan yang menuju Jambi,” ujar Arief.

“Program prioritas jalan nasional Provinsi Jambi pada 2018 yang lain adalah rekonstruksi jalan nasional Sijenjang-Bantanghari-Zona V-Muara Sabak,” sambung Junaidi. Hal ini menjadi penting karena masih terdapat kondisi jalan yang belum memenuhi standar nasional pada ruas tersebut. Normalnya, standar jalan nasional adalah 7,6 m ditambah bahu jalan (masing-masing 2m) dan saluran air (maisng-masing 2m) sehingga total adalah 15,6 m. Selain itu, Junaidi menambahkan bahwa perbaikan jalan tersebut juga mencakup pekerjaan pelebaran jalan sub-standar dan rawan kecelakaan/black spot seperti di tikungan Bangko-Sei Manau-Batas Kerinci-Sungai Penuh Batas Sumbar serta pelebaran kawasan strategis nasional menuju airport/pelabuhan/lokasi wisata.

Pada kesempatan yang sama, Iwan Zarkasi juga menjelaskan mengenai penanganan Duplikasi jembatan bentang panjang yang sudah berumur/kondisi kritis serta pembangunan Jembatan Batanghari V. “Pentingnya pembangunan jembatan tersebut karena berfungsi sebagai penghubung antar wilayah dan kita sadar bahwa kebutuhan jembatan di Jambi sangat tinggi mengingat banyaknya jumlah sungai di sini,” tutup Iwan.

Percepatan Pembangunan Tol Trans Sumatera Batas Riau-Jambi-Batas Sumsel

Sigit Susiantomo, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, berharap Ditjen Bina Marga segera menyelesaikan pembangunan Tol Sumatera dikarenakan manfaat baik yang akan dirasakan bagi arus lalu lintas barang dan orang serta kontribusi pada roda perekonomian nasional. Hal tersebut harus menjadi program yang mendesak karena biaya yang dikucurkan bagi pembangunan jalan tol bisa dialihkan untuk pembangunan dan perbaikan jalan nasional. “Pemerintah pusat bisa menghemat dana jika jalan Tol Trans Sumatera sudah rampung,” tegasnya.

“Pusat kita desak untuk cepat menyelesaikan jalan tol agar anggaran pemeliharaan bisa dialihkan. Sedangkan pemerintah daerah tolong lebih tegas dalam tata ruang, jangan diizinkan orang membangun rumah di satu titik, tiba-tiba nanti berkembang terus. Kita pemerintah harus melayani masyarakat, tapi namanya tidak ada perencanaan dan semua orang melakukan itu, habis uang kita untuk membangun jalan, menyediakan air agar hidup mereka layak. Jadi sebaiknya semua dikumpulkan di satu tempat,” tutup Sigit. (dva)