Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR-RI pada Rabu (14/9) siang di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung Nusantara II di Jakarta.  RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR-RI Lazarus ini khusus membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) untuk fungsi dan program unit organisasi Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2017.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hediyanto W. Husaini menyampaikan informasi mengenai rencana program penyelanggaraan jalan nasional TA 2017. Hediyanto menjelaskan antara lain mengenai rencana normalisasi jalan nasional hingga ke Pemalang, Jawa Tengah. Selain itu, untuk mencegah terulangnya kepadatan kendaraan yang sangat tinggi pada arus mudik lebaran tahun depan, Ditjen Bina Marga mengusahakan fungsionalisasi jalan tol hingga Semarang.

“Kita tidak mau kemacetan arus lebaran nantinya cuma pindah dari Brebes Timur ke Pemalang. Karena Pemalang (kondisi jalan) tidak mampu menerima arus mudik, kita usahakan sudah bisa sampai Semarang. Karena Semarang mampu terima arus kendaraan mudik dari jalan tol,” terang Dirjen Bina Marga.

Upaya lain yang dilakukan untuk meminimalkan kepadatan arus mudik selanjutnya adalah pembangunan lima fly over pada lima perlintasan sebidang jalan dengan rel kereta api pada Pejagan-Prupuk-Purwokerto.  Perlintasan tersebut adalah Dermoleng, Klonengan, Kesambi, Karang Sawah dan Kretek.

“Jadwal kereta api melintas setiap 3 menit sekali, menurut perhitungan dalam sehari ada 4-5 jam yang lalu lintas kendaraan terhenti karena adanya kereta yang lewat,” sebut Hediyanto.

Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan hingga 13 September 2016, realisasi keuangan Ditjen Bina Marga telah mencapai 61,34 persen dan realisasi fisik sebesar 58,53 persen. Ditjen Bina Marga optimis target realisasi anggaran sebesar 94 persen dapat tercapai pada akhir tahun. Mengomentari pertanyaan anggota Komisi V DPR-RI apakah pemotongan anggaran berdampak terhadap target capaian Ditjen Bina Marga, Hediyanto menjawab tentu saja hal tersebut mempunyai akibat.

“Pada pemotongan pertama kami terkena Rp4,9 triliun lalu yang kedua dipotong lagi Rp2,9 triliun. Jadi total kami terkena hampir Rp8 triliun. Ini berdampak terhadap pekerjaan kami, untuk itu jika ada nantinya sumber pendanaan untuk infrastruktur, kami mohon perhatian dan kerjasama dari Komisi V DPR untuk (mengalokasikan) pembangunan jalan dan jembatan di Bina Marga,” sambungnya.

Kesimpulan hasil RDP kali ini akan dibawa dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI. Nantinya hasil Rapat Banggar tersebut akan kembali dibahas kembali dalam RDP dengan unit organisasi Eselon I Kementerian PUPR termasuk Ditjen Bina Marga. (Kompu BM)