Sejumlah pembangunan jalan dan jembatan terus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR di wilayah Provinsi DIY melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah - DIY untuk meningkatkan kebermanfaatan infrastruktur bagi masyarakat. Beberapa infrastruktur diantaranya adalah Jembatan Pandansimo Bantul, serta penanganan jalan melalui Inpres Jalan Daerah (IJD). 

“Di Pansela, tinggal ini PR kami yaitu menyelesaikan paket pekerjaan Jembatan Pandansimo sehingga seluruh pansela nantinya akan tersambung,” ucap Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Wida Nurfaida, hari Senin (4/2) pada Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI di Kantor Gubernur DIY.

Kunjungan Komisi V DPR RI pada Reses Persidangan III dalam rangka Peninjauan Infrastruktur dan Transportasi di Provinsi DI.Yogyakarta untuk menampung aspirasi-aspirasi dari daerah dilaksanakan dengan sejumlah agenda antara lain pertemuan dengan Gubernur DIY dan SKPD serta mitra kerja pembangunan infrastruktur dan transportasi di Provinsi DIY, dilanjutkan dengan kunjungan ke Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM dan Rumah Susun Tenaga Pendidik Kampus UGM. 

“Infrastruktur merupakan kunci untuk membangun ekonomi yang kuat, melayani akses pelayanan, pendidikan, kesehatan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.” Ucap Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sudewo. 

Untuk mendukung meningkatnya kemantapan jalan daerah Ditjen Bina Marga melaksanakan penanganan jalan daerah melalui Program IJD. Di Provinsi DIY, pada tahun 2023 BBPJN Jawa Tengah - DIY telah menangani 7 ruas jalan daerah yaitu Brosot – Toyan di Kabupaten Kulon Progo,  Patuk – Terong dan Imogiri - Dodogan di Kabupaten Bantul, Semanu – Karangmojo  dan ,Wonosari – Mulo di Kabupaten Gunung Kidul, Prambanan – Gayamharjo dan Gejayan – Manukan di Kabupaten Sleman. Selain 7 ruas tersebut, terdapat Pembangunan Jembatan Pandansimo yang masih dalam proses pelaksanaan sejak November 2023 dan diperkirakan selesai Desember 2024 ini.

Selain Jembatan Pandansimo, terdapat 5 ruas jalan daerah yang masuk usulan penanganan IJD 2024 antara lain Pembangunan Jembatan BOB (Borobudur Highland), Rekonstruksi Jalan Gotakan – Cerme, Rekonstruksi Jalan Kasihan – Bangunjiwo, Rekonstruksi Jalan Gading – Playen dan Pembangunan Jalan Prambanan – Gayamharjo.

“Untuk penanganan Inpres Jalan Daerah (IJD) belum seluruhnya kita kerjakan, dan kita bagi menjadi beberapa pekerjaan dikarenakan kondisi terkait pembebasan lahan,” ujar Wida.

BBPJN Jawa Tengah - DIY juga telah melaksanakan peningkatan kualitas jalan di ruas jalan nasional berupa Rehabilitasi Dan Pelebaran Jalan Karangnongko – Yogyakarta – Prambanan, Rekonstruksi Jalan Bts. Wates - Milir – Sentolo dan Preservasi Jalan Yogyakarta - Tempel - Pakem - Prambanan – Yogyakarta. Serta melaksanakan Pembangunan Jalan Pansela Tepus - Jerukwudel II dan Pembangunan Jembatan Kretek serta Pembangunan Jalan Baru Kretek - Girijati (on going). Selain itu terdapat penugasan khusus  berupa Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Lingkungan Istana Kepresidenan Yogyakarta.

Untuk mendukung konektivitas jaringan jalan tol di Provinsi D.I Yogyakarta saat ini masih berlangsung pembangunan Ruas Tol Solo - Yogyakarta - NYIA Kulon Progo (97 km) yang saat ini proses konstruksinya baru dilaksanakan di segmen Kartasura - Purwomartani, dan Ruas Yogyakarta – Bawen (76 km) yang saat ini proses konstruksinya baru dilaksanakan di segmen Sleman-Banyurejo dan Ambarawa-Bawen. 

Dalam Kunjungan Kerja ini, Tim Komisi V DPR RI dihadiri 13 orang anggota Komisi V dan diketuai oleh Andi Iwan Darmawan Aras, Wakil Ketua Komisi V dari Fraksi Gerindra. Turut hadir pada  pertemuan tersebut Sekda D.I.Yogyakarta yang mewakili Gubernur DIY, Direktur Pembangunan Jalan, Kepala Bidang Preservasi II BBPJN Jawa Tengah - DIY,  Kepala SKPD DIY dan perwakilan dari Unor Kementerian PUPR (Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan, Ditjen Bina Konstruksi, dan BPJT), Kementerian Perhubungan (Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Udara, dan Ditjen Perkeretaapian), Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, BMKG, Basarnas, PT. AP I, dan PT. KAI.