Semarang - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono bersama dengan Dirjen Bina Marga, Hedy Rahardian serta didampingi oleh Plt Walikota dan Ketua DPRD Kota Semarang, turut mendampingi pula kepala BBPJN Jateng-DIY dan BBWS Pemali Juwana melakukan Kunjungan Kerja di Semarang untuk meninjau lokasi terdampak banjir, Kaligawe, Semarang. Bersamaan dengan itu pula meninjau progres pengerjaan proyek Jalan Tol Semarang - Demak Seksi I yang nantinya juga akan berfungsi sebagai tanggul laut tersebut.

Terkait dengan banjir yang menggenang beberapa area di Kota Semarang, Basuki menjelaskan bahwa pihaknya mendatangkan beberapa pompa dari daerah lain untuk membantu mempercepat penanganan banjir yang ada.

“Sekarang yang masih tergenang itu di Plumbon dan Sringin. Itu ada clusternya, tanggulnya sudah selesai, itu airnya tadi pompanya kapasitasnya masih kurang. butuhnya sekitar 60 M kubik per detik kalau supaya tidak banjir, kita hanya punya 12 M kubik per detik di Tenggang maupun di Sringin. Sekarang sudah kita datangkan lagi beberapa pompa untuk sekitar 3.5 M kubik per detik dari Solo, Cirebon, Jogja, dan dari Jakarta,” ungkapnya di lokasi terdampak banjir pada Selasa, (03/01/2023).

Proyek Jalan Tol Semarang - Demak yang diinisiasi oleh Kementerian PUPR nantinya akan menjadi jalan tol yang terintegrasi sebagai tanggul laut dengan sistem polder sebagai penanganan banjir rob, terutama di daerah Kaligawe - Sayung. Tanggul laut yang akan dibangun dilengkapi dengan kolam retensi, pompa, pintu air, dan sistem drainase regional. Dengan sistem yang terintegrasi tersebut nantinya diharapkan akan dapat menangani permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh adanya banjir rob, seperti kemacetan lalu lintas dan kerugian ekonomi akibat terganggunya kegiatan logistik di kawasan industri.

“Kemudian jangka panjangnya juga supaya jalan nasionalnya tidak tergenang, itu jalan tol-nya harus kita naikkan di Kaligawe, supaya di bawahnya jalannya bisa kita tinggikan, seperti di daerah Sayung yang sudah kita tinggikan kan tidak banjir, supaya masih bisa dilewati. Pompanya juga akan kita tambah dan pintu-pintu (air) di Tenggang akan kita tambah 6 pintu (air) dan di Sringin kita tambah 8 pintu (air), supaya pada saat tidak pasang itu kita buka, air bisa mengalir, pada saat pasang ditutup, kita pompa untuk penanganan banjirnya,” imbuh Basuki.

Sementara itu, untuk penanganan banjir di wilayah cluster Semarang Barat akan dilakukan normalisasi di wilayah Plumbon dan Bringin dengan disertai pembebasan lahan.

“Yang di sini, yang di barat ini, Plumbon dan Bringin, saya kira Bringin walaupun belum selesai normalisasinya, tapi sudah ada manfaatnya, kemarin tidak banjir. Plumbon, kita akan lakukan normalisasi, Plumbon ini ada sekitar 22 atau 33 KM panjangnya, yang paling prioritas untuk kita tangani 4.6 KM dari tempat tadi yang jebol tadi. Pak Ketua DPRD Kota Semarang dan Bu Walikota akan membebaskan lahannya,” ujar Basuki.

Menanggapi arahan dari Menteri PUPR, Plt Walikota Semarang pun mengharap pengertian dari masyarakat untuk dapat bekerja sama mengenai pembebasan lahan yang akan dilakukan.

“Tadi disampaikan oleh Pak Menteri kan yang prioritas 4,6 kemudian kan kanan kiri ini kan lebarnya 20M, sehingga ya hitungan itu saja, nanti kan pasti ada lahan itu mungkin punya pemerintah, punya pribadi masyarakat, baru besok kita bisa melakukan inventarisasi dari tanah-tanah yang ada di sini termasuk yang ada di jembatan ini karena tadi dari Pak Menteri sudah bilang bahwa ini kan harus, tidak bisa tiba-tiba, itu pasti ada kanan kiri yang juga harus dibebaskan. Jadi saya juga mohon pengertian dari masyarakat untuk tidak susah dilakukan ganti untung karena kami prinsipnya juga sama-sama menguntungkan dan pasti masyarakat di sini membutuhkan,” tutur Hevearita G. Rahayu selaku Plt Walikota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar 200 miliar rupiah untuk pembebasan lahan ini.

“Nanti akan kita komunikasikan lahan yang harus dibebaskan, anggarannya berapa, tadi kurang lebihnya ada seratus sekian sama 45 (lahan), ditambah yang ujung sana, Sungai Bringin yang ujung perlu dibebaskan juga. Kurang lebih di angka 200-an, 200 miliar yang kami siapkan oleh Pemerintah Kota Semarang,” ujar Kadar Lusman selaku Ketua DPRD Kota Semarang. (Atika Utami)